jpnn.com, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Kunjungan kerja diselenggarakan menyoroti materi pengawasan terhadap penerimaan negara serta capaian dan kendala apa saja yang dihadapi dalam mencapai target yang telah di tetapkan. “Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengawasan serta mengukur kinerja Kemenkeu bersama BI dan beberapa instrumen lainnnya,” ungkap Amir Uskara.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Darmanto, menyambut baik kunjungan kerja yang dilaksanakan ini. “Mengingat ini sudah mendekati akhir tahun, yang harus di pikirkan adalah capaian dan kendala yang terjadi di lapangan” ujar Darmanto disela-sela diskusi.Baca Juga: Darmanto juga melanjutkan penjelasannya tentang Kementerian Keuangan yang memang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dorong Revisi UU Migas, Begini AlasannyaKomisi VII DPR RI juga akan mencermati Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal perizinan usaha ini agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman oleh para pelaku usaha migas. RevisiUUMigas
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Pecat Ketua Dewas TVRI, Bola Ada di Tangan JokowiKomisi I DPR telah memutuskan memecat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arief Hidayat Thamrin....
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Cek Penyaluran Bansos di Pandeglang, Komisi VIII DPR Puji Kinerja Anggaran KemensosKemensos RI tidak hanya mendapat alokasi APBN yang besar, tetapi realisasi anggarannya juga tinggi dibanding K/L lainnya. KemensosRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Polemik Penghapusan Ayat dalam Pasal 59 UU MK, Ini Penjelasan Anggota Komisi III DPRPenghapusan ayat di UU MK menjadi kontroversi di masyarakat usai penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Apa penjelasannya? Otoriter melalui pena legislatif! Semua akses revisi & aspirasi 'publik' berusaha di tutup tanpa kompromi.. *Ini kalau memang benar seperti yg sampaikan dlm berita ini 😷🙈 Sepertinya kita baru bernegara...padahal sdh 75 thn merdeka
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi XI: Kebijakan OJK Berdampak Positif pada Perekonomian |Republika OnlineSejak awal pandemi, OJK telah mengambil kebijakan menjaga stabilitas jasa keuangan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi XI: Kebijakan OJK Berdampak Positif pada PerekonomianOJK diminta terus melakukan berbagai pengembangan yang bisa membantu perekonomian nasional.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »