REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani virus corona SARS-CoV2 dan utang klaim pelayanan kesehatan pasien terinfeksi virus ini di rumah sakit swasta. Perlu ada penyederhanaan administrasi hingga birokrasi untuk mencairkan insentif tersebut dan membayar utang klaim pelayanan kesehatan ini.
Terkait alasan pemerintah masih melakukan konsolidasi pendataan dari daerah kemudian verifikasi, ia membantahnya. Menurutnya seharusnya pencairan insentif ini tidak rumit dan melalui alur panjang karena sebagian besar nakes yang berhak mendapatkan tunjangan insentif ini adalah pegawai negeri sipil yang datanya sudah ada di sistem."Mestinya lebih mudah toh. Makanya saat rapat resmi kemarin, kami sudah meminta hal itu ke Kemenkes untuk mempercepat pencairan ini," katanya.
Kasihan banget, negeri yang banyak dengan birokrasi korup
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR: Jika Joko Tjandra Tidak Tertangkap, Negara Dipermalukan – Kompas.idNegara bisa dipermalukan bila buronan perkara Bank Bali Joko Tjandra tak bisa tertangkap. ”Teroris saja bisa ditangkap, kok, hanya seorang buronan saja tak bisa ditangkap,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Polhuk Kompas55
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Prolegnas | Nasional mardiasih JennyJusuf dll
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Minta PPDB Jakarta Diulang, FSGI: Bikin Kisruh!Dinas Pendidikan DKI memutuskan untuk memperpanjang masa PPDB jalur zonasi dan membuka jalur zonasi berbasis Bina RW. PPDBJakarta Sy mengikuti PPDB DKI, di jalur Zonasi dan prestasi utk SMP, banyak sisiwa yg sdh diterima tetapi tdk lapor diri. Hrsnya kalo tdk serius masuk sekolah negeri knp ikut seleksi. Sementara banyak siswa yg tersisih😡.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Tolak Aneksasi Israel Atas Tepi Barat Palestina |Republika OnlinePerampasan Tepi Barat menambah daftar panjang pelanggaran HAM di Palestina.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Gelar Sidak PPDB di DKI JakartaKomisi X DPR RI melakukan inspeksi mendadak (Sidak) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta yang sedang menjadi perhatian banyak pihak. DPRRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR dan 5 Kementerian Sepakat Memperkuat Data TerpaduLima kementerian sepakat untuk memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR RI. Kemensos
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »