Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak dihapus begitu saja dari daftar Program Legislasi Nasional ."Bukan menghapus, tapi menggeser di 2021 supaya bebanIa pun menjelaskan alasan mengapa RUU PKS diusulkan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020.

Marwan mengatakan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan."Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," jelas Marwan.

Dia mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual."Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum dalam pembahasan RUU PKS.

mardiasih JennyJusuf dll

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wakil Ketua Komisi VII DPR: Ada 10 Orang Positif Covid-19 di Gedung DPRAlex Noerdin mengimbau agar agenda rapat yang tengah berlangsung tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Sektor Energi RAPBN 2021Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sepakati asumsi energi RAPBN 2021, salah satunya harga minyak mentah RI di rentang US$42-US$45 per barel.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Jokowi Dapat Masukan yang SalahKomisi IX DPR mengklarifikasi soal tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang hanya terserap 1,53% dari alokasi Rp75 triliun.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Dua kali tak hadir RDP, Menkumham ditegur keras Komisi II DPR - ANTARA TVANTARA - Komisi II DPR RI melayangkan teguran keras kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas  ketidakhadirannya  untuk kedua kali dalam Rapat ... Lagi sibuk cari cara jadi trending topic
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes RendahSaat ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47%.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes RendahMentri nya puya alphard 2
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »