Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia . Sebab, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

'Pembentukan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,' ucapnya. 'Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu pelaku dan juga perbaikan institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa mendatang,' sambung dia seraya menutup.

'Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan; dan/atau melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' bunyi pasal tersebut seperti dikutip merdeka.com, Rabu . Selanjutnya, pada Pasal 16A menyebutkan tugas Intelkam Polri dalam Pasal 14 ayat huruf i, Polri berwenang untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional.

Hal ini meliputi permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya dan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi.

RUU Polri Revisi UU Polri UU Polri Polri DPR Kepolisian

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pembentukan Pansel Pimpinan KPK yang BerkualitasPimpinan dan dewan pengawas KPK yang ada saat ini merupakan cerminan proses seleksi pada 2019.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Hati-hati Bahas Revisi UU TNISejumlah usulan perubahan revisi UU dinilai tidak menyumbang terhadap agenda reformasi TNI sehingga mengancam demokrasi.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Revisi UU TNI Kembalikan Dwifungsi ABRIJPNN.com : Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi UU TNI yang akan berlangsung di DPR bakal mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Sampaikan Catatan Kritis, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Revisi UU TNIJPNN.com : Koalisi masyarakat sipil meminta DPR RI membatalkan rencana revisi UU TNI yang diajukan pemerintah, karena mengkhianati reformasi.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Petisi ke Jokowi soal Pansel KPKKoalisi sipil menuntut Jokowi memilih pansel capim KPK dengan mempertimbangkan kriteria dan integritas.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Giliran Jurnalis dan Koalisi Masyarakat Sipil Jateng Tolak RUU PenyiaranJurnalis dan koalisi masyarakat sipil Jateng turut menolak RUU Penyiaran. Aturan itu dinilai melanggar kebebasan pers.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »