REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat meminta Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah tidak menggelar Pilkada 2020 pada tahun ini. Koalisi membuat petisi agar KPU, pemerintah, dan DPR menetapkan pelaksanaan pilkada paling lambat September 2021.
Menurut dia, perppu tidak berangkat dari pemahaman jika pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Desember 2020, maka tahapan Pilkada lanjutan harus dimulai sejak awal Juni. Belum ada kepastian, Juni menjadi akhir dari penularan Covid-19. Akibatnya, pertama, tahapan pilkada serentak 2020 yang akan berjalan perlu diselenggarakan dengan protokol Covid-19. Hal itu memerlukan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya.
Kedua, menyelenggarakan Pilkada dengan protokol Covid-19 berkonsekuensi pada anggaran dan perubahan tata cara penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada. Perppu tak mengubah pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pilkada Ditunda Hingga 2021Titi mengingatkan, memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi II akan Rapat dengan Kemendagri Bahas Nasib Pilkada |Republika OnlinePemerintah dilaporkan akan menyampaikan kondisi perkembangan terbaru.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Myanmar Buat Laporan Langkah Pencegahan Genosida Rohingya |Republika OnlinePengadilan Internasional minta Myanmar buat laporan langkah cegah genosida Rohingya salah satu contoh ketika belum berkuasa menjungjung tinggi nilai2 HAM, berbicara di forum2 internasional tentang pelanggaran HAM yg dilakukan junta militer pada dirinya dan kelompoknya. Namun ketika sudah berkuasa tak mampu bahkan diduga melakukan pelanggaran HAM pada Rohingnya kepulauan andaman di barat nyanmar itu asap gunungnya mengandung corona virus covid-19 setara dengan gas genosida . Kami sangat setuju agar ini tidak terjadi lagi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemprov NTT Imbau Shalat Id tak Digelar di Lapangan |Republika OnlinePemprov NTT mengimbau warga tak gelar shalat Id di lapangan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Serie A Kemungkinan Digelar 13 atau 20 Juni |Republika OnlineUntuk sementara pertandingan Serie A mungkin disiarkan secara gratis di televisi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
3 Alasan Pilkada Serentak 2020 Sebaiknya Digelar Tahun DepanKomisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah didorong untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di tahun 2021,...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »