jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, di tengah situasi sekarang ini, DPD lebih memilih bekerja di daerah ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, DPD bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat bisa dirasakan daerah.
Baca Juga: Mulai dari penerapan protokol Covid-19, distribusi alat kesehatan hingga alat pelindung diri tenaga medis, serta dana realokasi anggaran pendapatan belanja negara . Termasuk kebijakan terhadap dunia usaha dan jaring pengaman sosial. “Saya pikir hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan dalam bekerja, bukan perdebatan,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulisnya, Senin .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Belum Setujui Satu Daerah Pun Tetapkan PSBB |Republika OnlinePemerintah masih menunggu daerah menyampaikan rencana aksi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
DPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke PublikDPR Desak Peta Penyebaran Virus Korona Dibuka ke Publik. Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, mengatakan bahwa keterbukaan mengenai daerah-daerah terpapar korona secara detail sangat dibutuhkan saat ini.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
RS Pertamina Jaya Dilengkapi Alat Tes Corona 'Massal''Kalau nanti ini benar-benar berjalan akan kita distribusikan juga ke daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah lainnya,' TesCorona via detikHealth
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Presiden Minta Data TKI dan Jamaah Tabligh ke Indonesia |Republika OnlineDengan pendataan,pemerintah bisa memastikan sebaran pekerja migran. GATEL GW SEBENARNYA Buset udh lama ini pak
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Pandemi Corona, Hak Politik Bisa Ditunda |Republika OnlinePemerintah berkewajiban penuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Yasonna Berkukuh Merevisi Aturan Bebas Bersyarat Narapidana - Nasional - koran.tempo.coMahfud Md.: Pemerintah tidak berencana mengubah atau merevisi aturan bebas bersyarat. Tolakkkk
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »