Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi di ruang sidang setempat dihadiri Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Gde Sudiarta, Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah , serta camat, dan lurah.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menuturkan, LKPJ ini disampaikan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPJ disampaikan ini adalah laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Mataram tahun anggaran 2021.
Dimana dalam periode tersebut ada masa transisi dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 ke RPJMD Tahun 2021-2026 setelah terjadi peralihan kepemimpinan dari Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan Wakil Wali Kota H Mohan Roliskana kepada Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman yang resmi dilantik pada 26 Februari 2021. Karena itu, LKPJ ini juga menjadi gambaran transisi dari visi Maju, Religius, Berbudaya ke visi Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri .
Secara umum kata Mohan, LKPJ menjadi gambaran atas hasil pembangunan pada tahun anggaran 2021 yang diarahkan untuk mencapai target sesuai dengan tema Pembangunan Kota Mataram 2021 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2021.
Dia mengatakan, kondisi perekonomian Kota Mataram pada 2020 sempat terkontraksi ke minus 5,5 persen, pada tahun 2021 tumbuh 3,51 persen atau naik sebesar 8,87 persen. Kondisi ekonomi yang tumbuh ini didukung oleh laju inflasi yang terjaga di angka 3,1 persen. Efeknya adalah persentase angka kemiskinan yang terjaga dibawah dua digit. Dibawah persentase provinsi NTB dan nasional.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Ini Rekomendasi KPPU ke Pemerintah Soal Kebijakan Minyak GorengPemerintah dinilai perlu memastikan keberadaan stok minyak goreng di level produsen, distributor, agen, pedagang eceran.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »