Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada

  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Hambat Pencairan Anggaran Pilkada

Kemdagri, kata dia, terus melakukan monitor terhadap realisasi anggaran pilkada yang sudah disepakati Pemda dengan penyelenggara pemilu.

Selain proaktif, kata Tito, pihaknya akan responsif menunggu komplain dari penyelenggara pemilu yang anggaran Pilkadanya tak kunjung dicairkan. Jika ada komplain, kata dia, Kemdagri akan segera menindaklanjuti komplain tersebut.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Ngak ada Kepala Daerah yg akan hambat pencairan anggaran buat Pilkada pak.. tp mekanisme dan aturannya harus mengikuti SOP krn jgn sampai banyak yg jd tersangka korupsi nantinya karena ngejar pencairan. Fisik kegiatan harus sejalan dgn fisik anggaran.

apalagi partainya yg lg berkuasa zaman now

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah di Omnibus Law CilakaDalam Pasal 520 ayat 3 draf Omnibus Law RUU 'Cilaka' tercantum kewenangan Mendagri memecat kepala daerah yang masih bandel setelah mendapat teguran. Terus apa gunanya Pilkada yang sdh menghabiskan uang Trilyunan ? Itu uang rakyat woyyyy !!!! Tito vs Duo Baswedan. Whateva..😴 pecat tuh gabener yg sok pintar
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Tito Karnavian Bisa Pecat Kepala Daerah yang Hambat PilkadaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah tak mempersulit dana hibah untuk Pilkada 2020 karena ada sanksi berat berupa pemecatan sementara. Buku merah Awokwok Rakyat malah bisa pecat presiden yang tidak bisa urus negara
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Jaga Netralitas ASN, Mendagri Larang Kepala Daerah Mutasi PejabatTito mengatakan kebijakan tersebut merupakan antisiasi potensi para kepala daerah petahana melakukan mutasi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Kepala Daerah di Jawa Dinilai Punya Kans Lebih Besar di Pentas Politik 2024Keberhasilan kepala daerah bukan satu-satunya faktor yang bisa memberi ruang untuk berkontestasi pada level yang lebih tinggi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Merebaknya Virus Corona: Kepala Daerah Keluarkan Edaran, Alat Pemindai Suhu DipasangVirus corona jenis baru merebak di Wuhan, China dan menyebabkan wabah pneumonia.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

KLHK Petakan Daerah untuk Direhab PascabanjirKLHK akan merehab kawasan CAS Ciujung dan Cidurian.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »