TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta pemerintah membuat pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaran bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat. Hal tersebut disampaikan Yandri merespons adanya dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap .
'Sehingga, ke depan, tidak mudah bagi pihak-pihak mengumpulkan dana masyarakat atas nama bencana dan kemanusiaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,' ujar Ketua PP GP Ansor itu lewat keterangannya, Senin, 4 Juli 2022.Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut berhembus melalui laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar menggunakan MyPertamina menambah kesulitan masyarakat. Gak masalah kami udah biasa sulit tinggal negara sendiri Begitulah berteriak seperti rakyat, bukan mencari solusi mengurangi subsidi Kmi mau pntau..bsa apa dpr dlm menyikapi hal yg bikin orang semakin riweh ini..mau bela rakyat gk...klo gk cabut otoritas sbg wkil rakyat..
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Jangan konservatif rumuskan kebijakan terkait narkotika'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,' kata Taufik Basari.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji DicabutWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar izin perusahaan travel yang membawa 46 jemaah tak bervisa resmi dicabut. * Nasional Hanya dicabut sajakah?
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Dunia Sedang Problem, DPR: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran!Komisi VII DPR RI mendorong supaya penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan seperti Pertalite dan Solar Subsidi dapat lebih tepat sasaran
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »