Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Pemilu 2024, karena ada beberapa norma dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus diubah.
Namun menurut dia, Komisi II DPR membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang persoalan penambahan dapil dan kursi anggota legislatif karena sudah memenuhi unsur mendesak untuk dikeluarkan Perppu. Rifqi mengatakan, Perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu antara lain keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.
Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sambangi KKHI di Makkah, Anggota DPR Usul Bangun RS di Arab SaudiSambangi KKHI di Makkah, Anggota DPR Usul Bangun RS di Arab Saudi: Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menyambangi Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah, Arab Saudi. Dia mengatakan, untuk penanganan jemaah haji dan umrah akan lebih…
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR RI Buka Suara Pembelian BBM Menggunakan MyPertamina, Mempersulit MasyarakatAnggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dan solar menggunakan MyPertamina menambah kesulitan masyarakat. Gak masalah kami udah biasa sulit tinggal negara sendiri Begitulah berteriak seperti rakyat, bukan mencari solusi mengurangi subsidi Kmi mau pntau..bsa apa dpr dlm menyikapi hal yg bikin orang semakin riweh ini..mau bela rakyat gk...klo gk cabut otoritas sbg wkil rakyat..
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Anggota DPR Tak Setuju Beli Pertalite Pakai Aplikasi MyPertamina: BPH Migas Kok Enak Sekali KerjanyaAnggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma mengaku tidak setuju dengan kebijakan pembelian Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina. Maaf kepo nih. Yg dimaksud digitalisasi itu apa alat yg berbentuk spt alat utk pembayaran dgn kartu debet/kredit kah tapi berwarna putih ? Dan konon kl lg off line alat ini, mk spbu tdk bisa jual BBM 😬 betulkah ? Bgm mana alat putih ini bisa menentukan siapa yg berhak dpt -1/x
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Anggota DPR Tegaskan tak Setuju Penggunaan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM BersubsidiAnggota Komisi VII DPR mengkritik penggunaan aplikasi MyPertamina karena tak tepat Sama aja lah itu dengan kebijakan antigen, pcr, ttp aja ttp rugikan rakyat biasa Intruksi para anggota DPR yg terhormat, penggunaan HP d pom bensin sangat berbahaya sekali, jdi tolong d batalkan ide konyol ini yg akan merugikan rakyat
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Dihadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Ancam Pertumbuhan EkonomiDihadapan DPR, Sri Mulyani Beberkan Risiko Ancam Pertumbuhan Ekonomi: Sri Mulyani Indrawati, menyebut terdapat risiko baru yang dianggap bisa membebani pertumbuhan ekonomi global maupun nasional
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Peningkatan Capaian Polri, DPR Sebut Presisi Bukan Sekadar SloganDalam HUT ke-76 Bhayangkara pada hari ini, Jumat, 1 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah catatan kinerja cemerlang Polri selama...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »