Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir berdasarkan hasil pemeriksaan sementara lima petugas lapas yang terindikasi melakukan tindakan berlebihan terhadap para WBP.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengungsi Afghanistan mempertanyakan nasib ke Kanwil Kemenkumham JatimSekitar 100 pengungsi internasional asal Afghanistan yang berada di tempat penampungan Puspa Agro mendatangi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Napiter Lapas Makassar berikrar setia kepada NKRISeorang narapidana teroris (napiter) kasus peledakan Polresta Medan, Widodo alias Bang Dodo, berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Puluhan Warga Binaan Lapas Karawang Ramai-ramai Hapus Tato |Republika OnlineMetode hapus tato dilakukan dengan menggunakan laser yang makan waktu 30 menit
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komnas HAM Investigasi Dugaan Penyiksaan di Lapas Narkotika YogyakartaTim Komnas HAM mendatangi Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta untuk menginvestigasi dugaan penyiksaan di lapas tersebut. Tim juga meminta keterangan dari sejumlah petugas lapas. Nusantara AdadiKompas harisfirdaus
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Komnas HAM menghimpun keterangan di Lapas Narkotika YogyakartaTim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menghimpun keterangan dari sejumlah pihak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Anggota DPR desak investigasi kasus kekerasan di Lapas Yogyakarta'Investigasi harus menyeluruh dan hasilnya disampaikan kepada publik. Saya harap ada tindakan tegas mulai dari aspek pidana maupun sanksi kepegawaian,' kata Subardi.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »