REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW - Junta Myanmar, yang menghadapi protes nasional atas kudeta yang mereka lancarkan untuk menggulingkan pemerintah terpilih tiga bulan lalu, menyatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sampai dapat membangun stabilitas di negara itu.
Konsensus tersebut mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN."Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara," kata juru bicara dewan militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Jumat .
Kaung Htet San menegaskan bahwa junta akan mempertimbangkan saran yang telah dicapai dalam pertemuan ASEAN jika itu membantu visi junta untuk negara. Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang memicu kemarahan masyarakat yang tidak mau menoleransi kembalinya kekuasaan militer setelah lima dekade pengelolaan ekonomi yang berantakan dan keterbelakangan.
Sedikitnya sudah 769 orang tewas dan hampir 3.700 lainnya ditahan dalam tindakan keras militer terhadap penentang kudeta, menurut kelompok advokasi yang memantau krisis. Sebaliknya, junta mengatakan pihaknya sedang memerangi teroris.