Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 60 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Keberadaan Dewan Pengawas akan membatasi kewenangan pimpinan KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie beranggapan bahwa pengisian posisi Dewan Pengawas KPK, harus diisi oleh orang berpengalaman. Sebab, hal tersebut untuk menjaga kestabilan antara penasihat di internal KPK dengan Dewan Pengawas tunjukan langsung dari Presiden Jokowi.

“Di internal KPK memang sudah ada penasihat, dan sekarang ada Dewas, satukan saja dengan fungsi yang lebih jelas sesuai dengan UU yang ada sekarang,” ujar dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa . Ketika ditanya tanggapannya, terkait peluang Istana dalam memilih pensiunan penegak hukum untuk mengisi Dewas, ia tidak menampiknya. Bahkan secara gamblang ia menyetujuinya. “Baguslah, biar diisi oleh orang yang sudah berpengalaman,” kata ketua ICMI itu.

Jimly yang juga merupakan Guru Besar UI itu menuturkan, Dewan Pengawas memang tidak sepenuhnya melemahkan KPK, karena sudah ada di UU terkait. Meskipun ia tidak menampik bahwa, keberadaan Dewas pasti akan membatasi pimpinan KPK. Baca Juga “Membatasi itu artinya bukan bukan memperkuat, akan tetapi mengurangi kewenangan bebasnya,” tutur dia.

Namun demikian, dia menyerahkan kepada pihak terkait termasuk Presiden Jokowi, untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat, terhadap dewan pengawas serta KPK. “Itu biar Pak Menkopolhukan dan Presiden saja,” ungkap dia.Seperti diwacanakan, pihak istana saat ini memberikan peluang kepada pensiunan penegak hukum untuk menjadi bagian dari Dewan Pengawas.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jubir Presiden: Pensiunan Penegak Hukum Boleh Dong Jadi Dewan Pengawas KPKFadjroel menyebut Presiden Jokowi sudah menampung masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait anggota dewan pengawas KPK. Njul lu udh bersihan dikit ya mukenye hak hak hak jokowi Masinton KPK_RI muncul pos anggaran baru, yakni Dewan Pengawas KPK, mereka perlu gaji dan tunjangan. apa tidak sebaiknya KPK di bubarkan, agar menghemat anggaran. too juga tindak pidana korupsi semakin marak terjadi. terakhir ada Terdakwa Korupsi yang dibebaskan. Perppu kpk bung fadjroeL lebih penting di terbitkan
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Soal Kriteria Dewan Pengawas KPK, Azis Syamsuddin: Harus Berpengalaman di Bidang Hukum - Tribunnews.comGolkar berharap Presiden Jokowi serius bisa menunjuk orang yang benar-benar kapabel menduduki jabatan Dewas KPK.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

HOAKS Jokowi Tunjuk Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK, Ternyata Ini Kandidatnya - Tribunnewswiki.comHoaks, kabar Jokwi tunjuk Ahok dan Antasari Azhar sebagai Dewan Pengawas KPK, ternyata inilah kandidat utamanya. BTP bila jdi ketua KPK nama baik PDIP nanti akan rusak, baiky jdi pengusaha aja
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Empat Bahaya Keberadaan Dewan Pengawas KPKJokowi dinilai akan menempatkan orang-orang yang dapat mengakomodasi agendanya untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Cak jancuk ...udah ga pakai cak lagi. Tempo ini bgmn sih, koq blm bs move on kalo bicara kpk lama? Sebaiknya Tempo kembali ke jl yg benar, sbg pers independent. Jangan donk dengerin hanya ke satu fihak sj. Banyak jg lho masy yg dukung uu 19/2019? Bhkn gk sabar nunggu pelantikan ke 5 kom kpk baru.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

KPK di Bawah Bayang-bayang Suram Dewan PengawasMenurut UU KPK yang baru, posisi Dewan Pengawas lebih berkuasa dari komisioner, aturan kode etiknya lebih lemah dan mekanisme pemilihannya sederhana.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

Muncul Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Maraknya Sorotan Terhadap APBD DKI - Tribunnews.comMuncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai dewan pengawas KPK. Mustahil aja orang yg terindikasi korupsi jadi pengawas anti korupsi.. 🤔🤔🤔
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »