TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAmenilai Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat Dewan Pengawas KPK.
"Cari orang yang berpengalaman di bidang hukum, harus punya experience di bidang hukum. Bisa saja mantan KPK, bisa saja mantan komisioner, tentu punya experience yang cukup di bidang hukum," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ."Sepanjang dia kompeten, punya latar belakang yang cukup, why not?" imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera menunjuk anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Muncul Isu Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Maraknya Sorotan Terhadap APBD DKI - Tribunnews.comMuncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai dewan pengawas KPK. Mustahil aja orang yg terindikasi korupsi jadi pengawas anti korupsi.. 🤔🤔🤔
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
KPK Sebut Rencana Jokowi Tunjuk Dewan Pengawas Bentuk PelemahanKPK menyebut dewan pengawas yang ada di dalam UU KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan lembaga antikorupsi ini. Iya, itu kan menurut kpk? Bulshit
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Anggota Dewan Pengawas KPK 'jangan sampai tersandera kepentingan elite'Para pegiat antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo memilih figur-figur anggota Dewan Pengawas KPK yang 'tidak tersandera oleh kepentingan elite'. Dewan Pengawas sangat penting tapi tetap saja cuma berfungsi sekedar sbg 'pengawas' bukan pelaku pemberantasan korupsi, maka lebih penting lagi adalah membersihkan internal KPK dari unsur2 yg partisan, radikal atau yg penuh dg kebencian
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Istana: Dewan Pengawas KPK Mayoritas akan Diisi Ahli HukumMenteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi bakal memilih tokoh dari sejumlah latar belakang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK 'Dewan Banteng'
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Pegawai KPK Jadi ASN, Menteri Tjahjo Terima Masukan dari KPKMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya masih menerima masukan dari pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status pegawai KPK.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Yasonna Telaah Usul Dewan Soal RUU WarisanMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan akan mempertimbangkan usul DPR untuk memprioritaskan pembahasan sejumlah RUU yang pernah menuai protes publik.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »