ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan

  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 62 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 51%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

'Untuk itu ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru,' kata Kurnia.

- Indonesia Corruption Watch menyebut undang-undang KPK Nomor 19/2019 terbukti memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi . Menurut ICW, itu dibuktikan dalam kasus operasi tangkap tangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR RI. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini, membuktikan bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Minggu .

"Faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun,"tutur Kurnia.

"Logika sederhana saja sebenarnya, bagaimana mungkin tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas? Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti," ucpanya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Jadi teringat Zainal Arifin Muchtar kemana suaranya ya apa benar sinyalemen anggrek. DPR dalam talk show sebuah tv nasional

ICW itu apa ya?

ICW apa yaa Dana dari mana ya? Perlu di selidiki KPK gak ni?

Dengan UU KPK yang baru, justru utk memperkuat KPK spy lebih profesional dan proporsional, saat ini KPK tidak lemah yg lemah itu justru yg tidak setuju dan 'keukeuh' dgn kehendaknya. Ayo kita positif thingking terhadap Pemerintah dan DPR sebagai Penyelenggara Negara

Jelas2 dewas bikin kpk terhambat

Pakde pakde :')

Bisa nggk sih ICW bubarin aja

Kalau ada yang berbicara begini jangan langsung dibilang pembangkang,memang begitulah kenyataannya ™

Ah sekarang lg garang kok kpk

Dia pikir KPK mesin. Jadi harus laju. ICW makin ke sini makin banyak mengatur. Klu menurut hemat sy, bukan tindakan cepat / lambatx KPK. Namun sanksi hukuman pelaku Korupsi ini yg mesti diperberat. Klu perlu 'Hukuman Mati' biar orang baru Niat aja sdh berpikir 2 kali.

ICW ini dapat dana untuk makan dari KPK bukan ?

Kehabisan bahan buat mancing sponsor ya ? UU itu bukan hasil kerja presiden semata, bahkan lebih banyal peran DPR (namanya juga legislator) Semoga cepet dapat sponsor ya...

belom mulai kerja kpk baru udh dibilang lemah, udah kerja presiden dibilang bikin lemah. ICW cari panggung doang ni.diem dulu, liat, baru komentarin

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

ICW Sebut UU Baru KPK Persulit Pengusutan Kasus Wahyu SetiawanTerhambatnya proses itu dinilai sebagai dampak UU KPK hasil revisi yang menghambat proses penindakan KPK.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

ICW nilai undang-undang baru terbukti perlambat kerja KPKIndonesia Corruption Watch (ICW) menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini berlaku terbukti ... Loh maksudnya ini opo toh Nazirproletar Bukankh emang tujuannya itu 😕 Ya tinggal DPR yg baru silakan utk revisi lg UUnya, jk niat
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Libatkan Kader PDIP, Kasus Wahyu Jadi Ujian KPK Era UU BaruPDIP diketahui sebagai parpol pengusung revisi UU KPK. Sebab mereka paham akan Banyak Tangkapan KPK Ke Partai MALING PDI P... Ya iyalah Dan psi_id mingkem :P
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Baru 11 Menteri Jokowi yang Laporkan Harta ke KPKKabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri ditambah 11 wakil menteri. Batas waktu pelaporan harta kekayaan sendiri jatuh pada 20 Januari. Kapan nyusul sisanya? TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP TangkapHastoPDIP Sisanya lagi 'menata' laporannya.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Komnas Temukan Pelanggaran HAM dalam Demonstrasi Tolak Revisi UU KPK - Nasional - koran.tempo.coKomnas Temukan Pelanggaran HAM dalam Demonstrasi Tolak Revisi UU KPK
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

KPK Harus Periksa Hasto Agar Tidak Memunculkan SpekulasiSuparji mengatakan, KPK harus menuntaskan penyelidikan pada pihak yang namanya telah terlanjur dikaitkan dengan kasus suap Wahyu Setiawan, khususnya Hasto Kristiyanto dan petinggi PDIP lain
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »