HEADLINE: DPR Setujui RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Poin-Poin Pentingnya?

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives Diah Satyani Saminarsih mengatakan, penyusunan RUU Kesehatan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Beberapa indikasinya adalah dengan proses konsultasi yang singkat dan tidak dipublikasikannya naskah final kepada publik secara resmi sebelum pengesahan.

"Pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang membuktikan pemerintah dan DPR RI mengabaikan aspirasi masyarakat sipil. Kami mengecam proses perumusan undang-undang yang seharusnya inklusif, partisipatif, transparan, dan berbasis bukti," kata Diah dalam keterangannya, Rabu . Padahal, jika merujuk Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang partisipasi publik bermakna, disebutkan tiga prasyarat pelibatan masyarakat secara bermakna, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya ; hak untuk dipertimbangkan pendapatnya ; dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan .

Sementara, terkait rencana mogok kerja dari anggota Ikatan Dokter Indonesia , Persatuan Dokter Gigi Indonesia , Ikatan Apoteker Indonesia , Persatuan Perawat Nasional Indonesia , dan Ikatan Bidan Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin buka suara. Disampaikan kembali oleh Budi Gunadi, setiap orang belum tentu memiliki kesamaan argumen dalam perubahan Undang-Undang Kesehatan.Melansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam UU Kesehatan, yaitu:Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup.

"Padahal RUU Kesehatan menentukan kualitas kesehatan publik dan masa depan tenaga kesehatan. Draf terakhir menunjukan betapa RUU Kesehatan tidak pro kepada publik luas dan organisasi profesi kedokteran. Faktanya, Draf RUU Kesehatan mendapat penolakan dari 5 organisasi profesi kesehatan utama di Indonesia dan 200 guru besar," kata dia dalam keterangannya, Rabu .

"Mandatory hilang artinya anggaran minimal kesehatan sudah tidak ada lagi sebagai mandatory politik anggaran bagi rakyat kecil," ungkap dia. "Kami bersama empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas kami masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review lewat Mahkamah Konstitusi RI," kata Ketua PB IDI Adib Khumaidi dalam keterangan video ke awak media di Jakarta, Rabu .

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU Kesehatan Disahkan, Menkes: Saatnya Lakukan TransformasiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »

Hari Ini DPR Akan Sahkan RUU Kesehatan dan Revisi Undang-Undang DesaDPR RI akan menggelar Rapat Paripurna ke-29 pada masa persidangan V tahun 2022-2023 pada Selasa (11/7/2023).
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-undangRapat paripurna DPR mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. 
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

DPR RI Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang, Dua Fraksi Menolak Keras - Jawa PosRUU Kesehatan telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Meskipun sebelumnya banyak menua penolakan.
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Paripurna DPR setujui RUU Kesehatan menjadi Undang-UndangRapat Paripurna DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, ... DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/7). Ketua DPR Puan Maharani menyebut regulasi ini nantinya membuat sektor kesehatan Indonesia jadi lebih terbuka. Berita selengkapnya:
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Tok! RUU Kesehatan Disahkan DPR Jadi Undang-UndangRancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 11 Juli 2023.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »