Gugatan Hukum Terkait Pencalonan Presiden Terus Mengalir

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 80 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Adanya gugatan hukum terkait pemilu pascaputusan MK soal syarat usia capres-cawapres bisa memunculkan problem serius. Putusan cepat dari MK terkait pengujian ulang pasal syarat usia itu menjadi sangat penting. Polhuk AdadiKompas

Adanya gugatan hukum terkait pemilu pascaputusan MK soal syarat usia capres-cawapres bisa memunculkan problem serius. Putusan cepat dari MK terkait pengujian ulang pasal syarat usia itu menjadi sangat penting.JAKARTA, KOMPAS — Pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden atau putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadikan dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir.

Namun, hingga Selasa , belum ada tanda-tanda baik MK maupun MA akan memutus perkara-perkara tersebut dengan hukum acara cepat seperti yang diharapkan oleh sebagian kalangan. Ditanya apakah MA akan mempercepat penanganan dua perkara tersebut, Suharto tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Demikian pula saat ditanyakan apakah MA mengimbau atau memerintahkan agar penanganan perkara gugatan terkait pemilu juga perlu dipercepat.

Selain Brahma Aryana, MK juga menerima tujuh permohonan pengujian pasal yang sama. Lima permohonan sudah diregister yang diajukan, antara lain, oleh Lamria Siagian , Fatihus Sakinah dkk , Marion , Heri Purwanto dkk , dan Denny Indrayana dkk . Sementara dua permohonan lainnya belum diregister, diajukan oleh Saiful Salim yang diajukan pada 14 November dan Russel Butarbutar dkk yang diajukan pada 13 November.Pengujian kembali Pasal 169 Huruf q UU No 7/2017 saat ini belum ada kemajuan berarti.

Dalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi Suhartoyo yang menjadi ketua panel perkara 141 menanggapi permintaan percepatan penanganan perkara dengan ungkapan pihaknya tidak mau didikte-dikte. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jamaluddin Ghafur mengatakan, kunci terhadap persoalan banyaknya gugatan hukum terkait pemilu ada di MA dan MK. Khusus untuk MK, publik perlu mendapatkan kejelasan apakah putusan 90 akan dianulir seiring dengan adanya cacat formil karena seluruh hakimnya dijatuhi sanksi etik . Dengan adanya cacat formil, norma syarat usia capres dan cawapres akan kembali ke norma yang lama.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Megawati Sebut Manipulasi Hukum Terjadi di MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kita Senyum AjaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengomentari soal polemik di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, manipulasi hukum terjadi kembali, karena adanya praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Imbang Lawan Manchester City, Chelsea Protes Keras Putusan Penalti Usai Insiden Haaland dan CucurellaChelsea pertanyakan VAR yang memberikan penalti pada Manchester City, karena menilai Erling Haaland terlebih dahulu melanggar pemainnya.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Putusan Anwar Usman Kental Menguntungkan Keluarga, Lebih Baik Mundur Saja dari MKJPNN.com : Erry Riyana menilai apa yang dilakukan oleh Anwar Usman terindikasi kuat sebagai sebuah tindakan KKN.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Dari Putusan MK yang Kontroversial hingga Netralitas Aparat Jadi ”PR” KPU Pulihkan Kepercayaan PublikPutusan MK yang kontroversial hingga keraguan atas netralitas penyelenggara negara dipandang menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu mendatang. Perlu komitmen ketat Bawaslu untuk pengawasan sehari-hari. Seluruh elemen bangsa perlu bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan publik. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam berdemokrasi pun turut diuji. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, Senin (13/11/2023), menilai, pascakontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden-calon wakil presiden, semua elemen harus bekerja keras memulihkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Hakim Brasil Diselidiki karena Kesalahan dalam Putusan yang Dibuat oleh Kecerdasan BuatanOTORITAS Brasil mengonfirmasi sedang menyelidiki seorang hakim federal yang melakukan kesalahan dalam putusan yang ditulis menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menyebutnya sebagai kasus pertama kali di negara tersebut.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Gugatan Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Diputus Hari IniMajelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan soal gugatan praperadilan yang diajukan Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »