Gratifikasi Runtuhkan Keadilan dalam Pelayanan Publik

  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 70%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Merujuk UU Tipikor, gratifikasi tak hanya berupa uang, tapi juga diskon, voucer, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, hingga pengobatan gratis. Pemberian hadiah dalam bentuk apa pun kepada pejabat publik tak dapat dibenarkan. Polhuk AdadiKompas

Berkas barang bukti yang dibawa jaksa penuntut umum saat persidangan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu . Pinangki merupakan terdakwa kasus dugaan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat menjadi buron kasus pengalihan piutang Bank Bali.

Pemberian hadiah dalam bentuk apa pun kepada pejabat publik tidak dapat dibenarkan. Selain rentan terjebak pada praktik korupsi, pejabat tersebut juga diyakini tidak akan adil dalam memberikan pelayanan publik. Pada pertengahan Juni 2009, jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten, dikabarkan mendapat pelayanan kesehatan gratis dari Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Padahal, di waktu yang sama, Kejari Tangerang tengah menangani kasus Prita Mulyasari, yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional sehingga diadukan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Terima 7.709 Laporan Gratifikasi, Nilainya Rp171 miliarBanyaknya laporan gratifikasi yang diterima KPK tidak menjamin Indonesia terbebas dari korupsi karena sering kali gratifikasi yang dilaporkan berskala kecil. Komisi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Akademisi Nilai UU Cipta Kerja Berdampak Positif untuk RI |Republika OnlineRomli menilai publik sudah dilibatkan selama pembahasan UU Cipta Kerja. Publik mana? Tanpa harus berkomentarpun masyarakat tau posisi prof romli, beliau seorang loyalis pemerintah. Tapi Berdampak Negatif ke Rakyatnya... Ribuan buruh korban Omnibuslaw
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Program PEN buat Insan Film Diminta Dihentikan |Republika Onlinehasil kuratorial yang kami nilai tidak memenuhi asas keadilan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPK Bidik Bupati Abdul Wahid dengan Pasal Pencucian UangKPK membidik tersangka gratifikasi Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dengan pasal tindak pidana pencucian uang. KPK terus menelusuri aset-aset Abdul Wahid. BupatiHuluSungaiUtara
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Dulu Larang Adik-adik Vanessa Angel Terjun ke Entertain, Doddy Sudrajat Kini Jilat Ludah Sendiri - Tribunnews.comBelajar dari masa lalu yang tak mengenakkan, Doddy Sudrajat mengaku tak mau mengarahkan adik-adik Vanessa Angel menjadi publik figur.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pengamat Sebut Hadi Tjahjanto Layak Menjabat Posisi Strategis IniPengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah membeberkan posisi strategis yang bisa dijabat mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. HadiTjahjanto
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »