Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik memberikan sambutan dalam Rakerda Partai Gerindra di Jakarta, Minggu Jakarta - Ketua DPD Gerindara DKI Jakarta Muhammad Taufik menyarankan agar pengelolaan Monumen Nasional atau Monas diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kalau punya Pemerintah Pusat, ngapain kita taruh UPT , kenapa kita buang duit di situ, itu bisa jadi temuan," kata Taufik.Lebih lanjut Taufik mengatakan Monas menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dan dirumuskan dalam Rakerda Partai Gerindra yang dihadiri oleh 500 kader dan pengurus partai dari tingkat DPD hingga ranting di DKI Jakarta.
Ia mengatakan dari informasi yang didapatkannya di parlemen bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan tamat pada Juni 2020. "Kita minta sama kawan-kawan di DPR RI waktu pencabutan Jakarta sebagai ibu kota berbarengan dengan itu harus ada dasar hukum Jakarta, apakah sebagai pemerintah daerah seperti Jaktim, Jateng, Jakbar dan lainnya, kalau itu terjadi maka akan ada perubahan struktur pemerintah dan sistem politik," katanya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apa Alasan Pemprov DKI Jakarta Pilih PT Bahana sebagai Kontraktor Revitalisasi Monas?Menurut Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda ada dua hal yang dipertimbangkan. Karena ini
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI: Kontraktor Monas Tak Harus Punya Kantor MahalSebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia mencurigai perusahaan pemenang tender revitalisasi Monas karena beralamat di gang kecil di Jakarta Timur. Percuma punya kantor mahal kalau jalan TOL saja kebanjiran...😀😀😀 😂 Tender tak harus mahal, toh pd akhirnya bangunan cepat roboh
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Revitalisasi Monas Terhambat Legalitas, Apa yang Dilakukan Pemprov DKI?Meski masih tanpa izin, namun proyek revitalisasi kawasan Monas tetap berjalan. Biadab & tak Beradab Project Revitalisasi Kawasan Monas, kaidah2 KONSERVASI betul2 diabaikan, lintasan atau sebaran satwa jenis semutpun adalah bagian dari ekosistem kawasan tsb, yg tanpa di sadari oleh manusia adalah bagian sumbangsih kehidupan warga jkt.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sekda DKI: Monas Belum Pernah Diresmikan PresidenSekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan Monumen Nasional (Monas) belum pernah diresmikan oleh presiden siapapun. Belum pernah di resmiin presiden jadi boleh di acak' ga Bener. ' Bukan main ' Sekda ngeles. Ketularan Bos Nya, Resep Mulut manis, ngecap, ngeles, ngeyel, ngaco, ngacak2. Bukan main ngelesnya ckckckckc
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Klaim Revitalisasi Akan Mengembalikan Monas ke Fungsi AslinyaDinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta menyatakan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) adalah untuk mengembalikan fungsinya atau sesuai rancangan yang dirumuskan. revitalisasimonas
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Cawagub DKI dari PKS: Revitalisasi Monas untuk Ruang Terbuka HijauCawagub DKI Jakarta dari PKS Nurmansyah Lubis menanggapi revitalisasi Monas. Dia mengatakan, tujuan utama dari revitalisasi Monas adalah pembangunan RTH. Cawagub Banyak pepohonan juga udah hijau. ngomong apa si kampret...❓ pembangunan RTH dgn cara penebangan pohon? oh salah, bukan ditebang, tapi dipindahkan... pindah kemana? wallahulam logikanya gimana? innalilahi
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »