Fatwa Menikah Lintas Ekonomi Menko PMK Dianggap Gurauan

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Menurut Muhammadiyah, prinsip menikah adalah adanya musyawarah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekum PP Muhammadiyah, Agung Danarto mempertanyakan saran dari Menko PMK, Muhadjir Effendy terkait usulan fatwa pernikahan lintas status ekonomi. Sebab, menurut dia, dalam membangun keluarga tidak boleh ada dominasi satu sama lain.

Dia menyebut, saran dari Menko PMK terkait fatwa itu hanya sebatas gurauan. Namun demikian, jika nyatanya ide tersebut serius dilontarkan oleh Muhadjir, perlu diskusi panjang dan serius di dalamnya. Ketika ditanya pernikahan antara si kaya dan si miskin, ia tak menampik bisa dimungkinkan mengentaskan kesenjangan ekonomi. Akan tetapi dia menambahkan, ada paham kesetaraan dalam pernikahan agama Islam yang perlu diperhatikan oleh Muhadjir terkait sarannya itu.

Agung menegaskan, masalah rumah tangga merupakan masalah privasi. Karenanya, dengan adanya usulan untuk menikahkan si miskin dengan si kaya, jangan sampai membuat masalah baru dan lebih kompleks di dalamnya.Dia menyatakan, usulan Menko PMK pada Menag, Fahrul Razi itu merupakan konsep yang menyerupai taruhan. Karena belum tentu dan pasti bagaimana hasilnya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Menteri gitu lhoook

Guyonan aja digaji gede gimana kerja serius ya.

indonesia begitu adanya...

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ini Alasan Rencana Dilibatkannya Ormas dalam Fatwa HalalMUI dianggap memonopoli fatwa halal. hahahahaha..ormas minta bagian, ormas mana? Harusny gmn? Bukanlah MUI itu majlis ulama yg terdiri dari banyak ormas di dalamnya? Kenapa ormas masih mau ngurusin soal fatwa halal? Aneh sekali
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Ini Alasan Rencana Dilibatkannya Ormas dalam Fatwa HalalMUI dianggap memonopoli fatwa halal. republika mui halal
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

BPJPH: Omnibus Law Nilai Ulama di Luar MUI Layak Buat FatwaUlama yang ada di ormas dianggap memiliki kapabilitas untuk mengeluarkan fatwa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Menag: Ormas Islam Bisa Keluarkan Fatwa Halal demi PercepatanMenag Fachrul Razi menyebut salah satu ide pelibatan ormas keagamaan dalam sertifikasi halal demi percepatan, yang selama ini hanya dipegang MUI. apaan sih -_- Haa, gimana? Berita lucu apalagi ini -_- , kalo ormas bisa ngeluarin fatwa, fungsi eksistensi anda apa dong
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Fatwa Halal Libatkan Ormas Bisa Bingungkan KonsumenDalam RUU Omnibus Law, ormas Islam dan MUI akan dilibatkan mengeluarkan fatwa halal. Salah ketik...TOLAK
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Otoritas Fatwa Halal Dinilai Harus Tetap di MUIDalam RUU Omnibus Law, ormas Islam dan MUI akan dilibatkan mengeluarkan fatwa halal. TOLAK sertifikasi halal dri luar MUI. Itu biasa picu prselisihan di kalangan ulama! ModusADUDOMBA Warta_MUI muhammadiyah info_persis nahdlatululama Kemenag_RI saidaqil mohmahfudmd Helmy_Faishal_Z DPP_PKB cholilnafis Official_PAN PKSejahtera
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »