REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum merupakan bentuk perlindungan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dicabut.
Ia mengatakan, vaksin booster kedua memang diperlukan karena sebagian dari masyarakat Indonesia rata-rata sudah lebih dari lima bulan sejak menerima booster pertama atau dosis ketiga. "Ini harus tetap dikejar bahkan harus proaktif, karena mereka yang paling berisiko. Kelompok rawan itu yang dari sisi kondisi tubuh seperti lansia, ibu hamil, atau dari sisi pekerjaan seperti pelayan publik, seperti tenaga kesehatan, itu harus dikejar dipastikan cakupannya tinggi di atas 90 persen," katanya.
"Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi vaksin, tidak ada kendala dalam ketersediaan sarana prasarana maupun SDM vaksinatornya," katanya.
Bgmn ?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Silaturahim Laznas Baaitulmaal Muamalat ke Republika |Republika Online.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Epidemiolog Sebut Penularan Campak Lebih Cepat dari pada Covid-19Campak atau measles merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan, dengan daya tular tinggi. Measles memiliki daya tular tinggi jika dibandingkan dengan covid.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
PPKM Dicabut, Kenapa Wajib Vaksin Booster Kedua? Simak!Kemenkes mengimbau masyarakat umum melakukan vaksin booster kedua. Kenapa? Simak! Aturan aneh !!!.
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »
Menaker Ida Sebut Percepatan Pengesahan RUU PPRT jadi Landasan Lindungi PekerjaMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ini Tujuannya.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Mahfud MD tegaskan KUHP baru bukan untuk lindungi JokowiMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan untuk ... yg begini mah lempar batu sembunyi kaki. Apapun kebijakan yg ada selalu dikaitkan dg Jokowi. Itulah pengamat yg sptnya hanya menjalankan pesanan
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Mahfud MD Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Lindungi Jokowi'KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI,' kata Menko Polhukam Mahfud MD melalui keterangan tertulis
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »