jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD Nono Sampono mendukung langkah lanjutan pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19, dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar , implementasi UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Nono, hal itu perlu dilakukan mengingat saat ini kasus positif corona telah mencapai ribuan. Selain itu, data dari berbagai negara yang terus mengalami peningkatan dampak Covid-19.
Baca Juga: "Oleh karena itu pemerintah perlu mempersiapkan langkah tegas untuk dapat mengatasinya, dengan menggunakan landasan hukum yang sudah ada, seperti membuat perppu atau bahkan menerapkan UU Darurat Sipil," kata Nono, Rabu . Mantan Komandan Paspampres itu menegaskan pemerintah bisa mendelegasikan kewenangan penanganan dan penanggulangan Covid-19 kepada pemerintah daerah .
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Minta Publik Dukung Kebijakan Atasi Corona, Pemerintah: Jokowi LokomotifnyaKepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta semua pihak mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Corona. Nih NindiAyu jawabannya Pak Jkw perintahnya apa utk penahanan Covid-19 ? Pesan WNI di Italia: Patuhi Pemerintah, Jangan Panik, Tetap Waspada DukungPemerintahBasmiCorona PembatasanSosialSkalaBesar
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
BREAKING NEWS: Jokowi Pilih PSBB Ketimbang Karantina Wilayah atau Lockdown Hadapi Pandemi Corona - Tribunnews.comDalam menghadapinya, pemerintah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan karantina wilayah atau lockdown.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Polri Siap Bertindak Represif Selama PSBB jika DiperlukanKapolri Jenderal Idham Azis menyatakan tindakan represif jadi upaya terakhir jika preventif tidak membuahkan hasil. Nah,, jangan2 akal akalan buat meredam lawan politik, dengan alasan stabilitas keamanan Emang poklis pernah gak represif? Halu nih. Crot
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
PSBB Diharapkan Percepat Penanganan Covid-19Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor UU dan PP serta Keppres tersebut
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Menko Mahfud: PSBB Sudah Mencakup Karantina Wilayah'Jadi ada yang suara soal karantina, ada bersuara soal lockdown sudah tercakup di situ semua...,' kata Mahfud. ayooo sama sama karantina wilayah pak.... ingat ekonomi bisa dihidupkan kembali, manusia tidak bisa dihidupkan kembali Sip.. berarti terbebas dr menanggung kebutuhan dasar hidup di wilayah karantina ya pak.. hanya cukup memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup yg artinya cukup memastikan angkutan sembako harus jalan dan pasar harus buka.. Maaf ott... Itu mukanya kenapa ya? Pipinya item, hidungnya merah 😂😂😂😂🙊
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Kepala Daerah Bisa Terapkan PSBB Jika Dapat Persetujuan MenkesPembatasan sosial yang dimaksud yakni membatasan pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota. Yang sehat jangan pake masker
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »