) yang memerintahkan seluruh jajaran beserta keluarganya agar tidak memamerkan harta dan gaya hidup mewah. Perintah ini disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengingatkan agar masus pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun dapat dijadikan pembelajaran bagi seluruh jajaran Korps Adhyaksa, karena ia tak akan segan memberikan sanksi pencopotan.
"Saya kira seluruh jajaran Kejaksaan Agung harus benar-benar perhatikan dan ikuti instruksi dari Jaksa Agung. Fokus pada pekerjaan, hindari hal-hal yang tidak substantif. Peringatan keras dari Jaksa Agung ini bukan sekedar lip service semata. Bahkan bukan hanya yang pamer harta, tapi yang hartanya didapat dari proses-proses yang tidak halal juga harus dicopot. Jadi pejabat kejaksaan boleh saja hidup mewah, tapi jangan dari uang korupsi," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis .
"Saat ini Kejaksaan Agung sedang memegang kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat. Capaian tersebut bukan hasil kerja satu atau dua hari, jadi tolong seluruh jajaran beserta anggota keluarga harus benar-benar jaga marwah institusi. Sadari di pundak saudara ada beban amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat. Namun saya percaya seluruh insan Korps Adhyaksa memiliki integritas dan bisa jaga amanah tersebut," kata Sahroni.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Minta Polisi Tak Perlu Tindak Lanjut Pelaporan Kritik Bima: Tangkap Aspirasinya SajaKomisi III DPR ikut memberi perhatian terhadap kritik terhadap Pemprov Lampung oleh warga Lampung Timur, Bima Yudho Saputro di media sosial TikTok. Smoga klo yg dikritik DPR mrk jg bisa berlaku sama Tangkap aspirasinya bukan laporkan pengkritiknya Yes. Setuju dengan anggota Komisi III ini 👍 DPR revisi donk UU ITE agar tidak di salahgunakan oleh Aparat Hukum!
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Rumah Kebangsaan Polri Harus Ciptakan Kedamaian Pemilu 2024 |Republika OnlineEfektifitas Rumah Kebangsaan itu harus dapat diwujudkan .
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Bakal Panggil KPK Soal Chat Johanis Tanak dengan Pejabat ESDMKomisi III DPR akan memanggil pimpinan KPK soal isu chat WhatsApp Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan pejabat ESDM Idris Sihite.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Kapolri Hentikan Kasus Bima Yudho Saputro Pengkritik Provinsi LampungKritik yang dilontarkan TikToker Bima Yudho Saputro terkait infrastruktur Provinsi Lampung berbuntut panjang. Akibat kritikannya, orang tua Bima mendapat ancaman. Bima juga harus berhadapan dengan hukum.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Kepolisian tak Proses Laporan Terhadap Bima |Republika OnlineSahroni menilai kritik Bima terhadap kondisi Lampung masih dalam koridor yang benar. Lah emang.... Emang si Gubernur Lampung dan jajaranya kelakuan kayak eek Gajah Waykambas.... Gaberner.. Dikritik sesuai kenyataan kok marah & ga terima. Kl ga trima ya buktikan dong... Dasar kelakuan bau eek gajah ya getu... Nek g glm di kritik Yo y dadi rakyat wae !!! Iya pak, tapi pemerintah lampung punya cara pandang yg berbeda terhadap kritik/masukan. & cara pandang mereka ini menyelisihi kaidah negara demokrasi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Puji Kinerja Polda Banten dalam Pengamanan Arus MudikKomisi III DPR memuji kinerja Polda Banten yang sudah bekerja keras mengamankan arus mudik di Pelabuhan Merak.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »