Draf Omnibus Law Cipta Kerja Tambahkan Denda Pers

  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pers dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsep atau draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja memuat dua pasal, yakni pasal 18 dan 11 yang isinya merevisi UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dua pasal tersebut menambah sanksi denda hingga empat kali lipat pada perusahaan media, dan menambah adanya sanksi administratif.

Sedangkan perubahannya di draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat dan ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Adapun dalam ayat berikutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Pemerintah . Insan pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen , Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia , Persatuan Wartawan Indonesia dan LBH Pers mengkritik poin-poin tersebut. Mereka menilai, pemerintah seperti kembali ke masa orde baru yang ingin ikut campur di dalam 'dapur' pers.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

hahaha emang enak deh sama jokowi

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus LawBagi insan pers, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers. fahiraidris baru siuman?.... Tapi kalo jilat penguasa aman kannnn. 👏 fahiraidris Duuh baru bangun
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Draf Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Tak Pernah Diajak DiskusiKSPI mengaku tak pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah terkait penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Gataw lagi deh akutu :( 😱😱
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Serikat Buruh Tolak Draf Omnibus Law Cipta KerjaKSPI menolak draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, salah satunya karena perubahan upah minimum.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Dua Pasal UU Pers Berubah di Omnibus Law RUU Cipta KerjaPada Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat dua pasal UU Pers yang diubah, yakni Pasal 11 dan Pasal 18. UU sapu jagat pesanan pengusaha jahat untuk memeras kekayaan SDA Indonesia dan keringat rakyat sampai sekarat apa artinya omnibus? dan kenapa namanya omnibus?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Omnibus yang Mengancam Pers - Editorial - koran.tempo.coRancangan Undang-Undang Cipta Kerja jelas menggambarkan visi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menempatkan mantra
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »

DPR Segera Gelar Rapat Pimpinan Proses Draf RUU Cipta KerjaRapat untuk menentukan mekanisme, komisi atau badan yang menindaklanjuti RUU.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »