memberikan jaminan kepada para pemuda yakni warga kota yang berusia 16 hingga 30 tahun untuk mendapatkan haknya.
Cahyo mengungkapkan, perda tersebut mengatur tentang pengembangan peran kepemimpinan, kepeloporan, serta kewirausahaan pemuda, melalui berbagai program. Dia menilai perangkat daerah terkait perlu menyusun secara cermat anggaran yang diperlukan. Itu agar dapat digunakan secara efektif bagi terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota yang secara substansi benar-benar memberikan perhatian bagi generasi muda.”Kebijakan penyusunan anggaran hendaknya dapat diarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan krusial, penting dan mendesak, dan berdampak besar bagi terwujudnya kota yang peduli terhadap pemuda dan masa depannya,” papar Cahyo.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD: Penertiban baliho caleg di Surabaya perlu sosialisasiKetua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan agar penertiban alat peraga berupa baliho maupun spanduk dari para bakal caleg oleh Satpol PP setempat di ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Gubernur Kaltara raih penghargaan rencana pembangunan kepemudaanGubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang meraih penghargaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Eri Cahyadi; Kalau Saya Tidak Tawaduk ke Habaib dan Kiai, Surabaya Akan HancurWali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta doa para ulama agar Surabaya terhindar dari bencana saat menghadiri Haul Masyayikh KH Mas Muhibbin ke-67 di Ponpes Salaf Al Muhibbin Surabaya.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Serba-serbi Pasca Peraturan WFH di Jakarta: Heru Budi Ogah Disalahkan, Gagal Kurangi Polusi?Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta sudah melakukan WFH sejak tanggal 21 Agustus lalu.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Peraturan pelaksana UU TPKS ditargetkan rampung September 2023Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indra Gunawan mengatakan pembahasan peraturan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Saat Beli Rumah Subsidi, Ternyata MBR Tak Perlu Bayar BPHTBTerdapat dua peraturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah yang intinya membebaskan tanggungan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »