DPRD Cabut Hak Intereplasi KDS, Pemkot Depok Siap Luncurkan Aplikasi 'Kode Masa Kini'

  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 59%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Setelah DPRD Kota Depok resmi mencabut hak interepelasi terkait KDS, kini Pemkot akan segera meluncurkan aplikasi bernama Kode Masa Kini. imambudihartono

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok berencana meluncurkan aplikasi kemasyarakatan untuk menunjang optimalisasi program Kartu Depok Sejahtera .

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, setelah anggota DPRD Kota Depok mencabut hak interpelasi terhadap KDS, hubungan kedua lembaga tersebut kini mulai kembali harmonis. Kata Imam, aplikasi kemasyarakatan merupakan program baru dan pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, DPRD sebagai mitra pengawas pemerintah diharapkan memberikan masukan yang sangat positif.

Baca Juga: "Kami siap memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang dalam program KDS tahun 2021 dan 2022 oleh DPRD. Semoga, program ini dapat terus digulirkan kepada masyarakat dan terus dikorerksi serta diperbaiki atas masukan dari seluruh pihak,” ucap Imam di Kota Depok, dikutip Sabtu . Lebih lanjut, pria yang kerap disapa IBH itu menuturkan, aplikasi tersebut nantinya dipergunakan untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftar program bantuan KDS.Baca Juga: Selain itu, IBH menambahkan, dalam proses pendaftaran nanti, masyarakat bisa dibantu oleh RW, koordinator kelurahan, atau lurah di wilayahnya masing-masing.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Beras Bansos Dikubur, Komisi D DPRD Depok: Menyalahi AturanDalam kasus beras bansos dikubur itu, menurut Babai, JNE tidak bertugas untuk memusnahkan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

DPRD Kulon Progo Masukkan Raperda Inisiatif dalam Propemperda 2022 |Republika OnlineDilatarbelakangi harapan dewan melakukan pemberdayaan kepemudaan Kulon Progo.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Anies Ganti RSUD dengan Rumah Sehat, Ketua DPRD: Setop Kebijakan Ngawur!'Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat, bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan sekarang rumah sakit. Setop deh bikin kebijakan ngawur,' kata Prasetyo. BBM naik terus gak ada yg nangis2 nih, gak ada yg demo2 ....
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Gara-gara ini Organda Ancam Gugat Perdata DPRD KalselBANJARMASIN – Kisruh soal jalur khusus solar, antara dua organisasi sopir truk, sudah selesai. Tapi, bukan berarti tuntutan Organda Kalsel terhadap oknum anggota DPRD Kota Banjarmasin juga berhenti
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »

Ketua DPRD DKI Jakarta Ramaikan Kejurnas Rally di Danau TobaKetua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi ikut serta dalam Danau Toba Kejurnas Rally 2022. Prasetyo juga memboyong kedua anaknya Bimo Pradikto dan Canya Prasetyo
Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

DPRD Maybrat Tolak Usulan Penjabat Bupati Maybrat yang Diajukan Pj Gubernur Papua BaratMenurut Agustinus, penentuan Pj Bupati Maybrat harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena daerahnya rawan konflik.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »