Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan skema baru mengenai penempatan dana Pemerintah di bank-bank dalam negeri yang ditunjuk sebagai bank jangkar, atau anchor bank. Penempatan ini diklaim Pemerintah dapat memberi dukungan proses restrukturisasi dan untuk mengembalikan kepercayaan menyalurkan kredit modal kerjanya kepada pengusaha, khususnya UMKM yang terdampak Covid-19.
Menangapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, agar jangan sampai hal tersebut malah menjadi beban bagi bank-bank sistemik yang nantinya ditunjuk sebagai Bank Peserta. Bahkan, dirinya mengkhawatirkan tidak adanya mekanisme untuk menjamin bank jangkar tersebut menjadi Bank Peserta.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, penempatan dana yang dilakukan melalui skema bank jangkar memiliki pola pendekatan business-to-business . Pola demikian, diibaratkannya seperti dalam sebuah pertandingan sepak bola dimana pemain turut serta menjadi wasit. Bank jangkar sebagai pemain, juga kemudian melakukan proses due diligence terlebih dahulu terhadap bank-bank pelaksana sesuai kredit assesment yang diajukannya.
Merujuk pada UU PPKSK dan Perppu Covid-19, Andreas menekankan bahwa mekanisme pemberian bantuan lilkuiditas sebenarnya sudah cukup ringkas dan jelas. Jika bank membutuhkan likuiditas, bank tersebut bisa memanfaatkan mekanisme Pasar Uang . Selanjutnya jika masih membutuhkan, bisa melakukan Repo SBN. Terakir, jika masih diperlukan skema Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek juga bisa dilakukan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Selektif Suntik Dana ke BUMNDPR mengingatkan pemerintah untuk meminta persetujuan DPR sebelum menyuntikkan dana kepada BUMN dalam bentuk PMN
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Anggota DPR Nilai Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB | Republika OnlineTagar 'Indonesia Terserah' ada karena pemerintah plin-plan soal PSBB sama bae. masyarakat jg sulit sadar. tp bagemana lg,lapar masih lbh 'menakutkan'... Pemerintah nya bingung , BNPB bingung , Kemenkes Bingung , para mentri berbeda/selisih kebijakan dng kepala daerah , Terserah saja Pemerintah kebijakan banci !!! , tdk tegas , bansos disipakan untuk yg lapar tanggung jawab negara UUD 45 pasal 34 ayat 1,2, 3 fakir miskin dan anak terlantar di lindungi negara , jika tidak akan lama covid 19 di indo dan ekonomi semakin ancorr lama
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemerintah tak Setuju Usulan DPR Ubah Nama RUU Cipta Kerja |Republika OnlineUsulan perubahan nama RUU Cipta Kerja dinilai pemerintah tak sesuai tujuan Presiden.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Hingga April, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp223,8 TriliunHingga April 2020, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp223,8 triliun. Angka ini melonjak dibanding periode yang sama... Mantap,.... tarik trs maaang 👍👍
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Mendes PDTT Minta Warga Kembalikan Dana BLT Jika Sudah Terima Bantuan Lain dari PemerintahMendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta warga segera mengembalikan dana BLT Desa, jika terdaftar sebagai penerima instrumen bantuan lain pemerintah seperti kartu pra kerja, PKH. Maka nya data nya biar RT dan RW yg veripikasi nya. Mreka kan tau se hari2 wrga nya. Libat kan bbrapa untk mengawasi. Pemrntah pusat jgn sok tau. Bukti nya bnyak tmpang tindih mngenai data. APABILA SGLA SSUATU DI SRAH KAN BKAN PADA AHLI NYA. TNGGU KHANCURAN NYA. ( al hadist) Ngembaiiin gmana dapat juga kaga lah modus doaaang
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Kepala KKP: Keadaan Soetta Sudah Teratur, Sudah Ada RekayasaMenurut Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta Anas Maruf keadaan Soetta sudah terkendali. Karena setelah kejadian tersebut, pihak KKP serta Gugus Tugas sudah melakukan rekayasa.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »