DPR: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berbasis Level Ancaman |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme semestinya diatur berdasarkan level ancaman, bukan peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang kini ada pada draft Peraturan Presiden Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme. Itulah hal yang sebetulnya ingin diperjelas berdasarkan semangat ketika membahas Undang-Undang Nomor 5/2018 di DPR.

Baca Juga " berbasis pada penegakkan hukum dengan merujuk pada integrated criminal justice system kita. Jadi basisnya penegakan hukum. bukan pendekatan yang bersifat militer, bukan pula pendekatan yang condong berbasis pada keamaman nasional," katanya. "Kita lihat dalam draft Perpres yang ada, basisnya lebih mengedepankan pada peristiwa tertentu dari terorisme. Ini yang tentu kami harus bahas, kritisi, secara proporsional," jelasnya.

Arsul menjelaskan, itu perlu dilakukan karena melihat politik hukum yang diletakkan di dalam UU Nomor 5/2018. Di UU tersebut, posisi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diperkuat basis eksistensinya dari yang sebelumnya hanya diatur lewat Perpres.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi I DPR Beri Sejumlah Catatan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi TerorismeKomisi I meminta agar sumber dana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Anggota Komisi I: Akan Ada Rapat Gabungan soal Pelibatan TNI Berantas TerorisAnggota Komisi I DPR RI F-Golkar Dave Laksono menyebut akan ada rapat gabungan membahas pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. TNI Terorisme Gorengan lama Teroris yah lagi maen PUGB 🤣🤣😀😀
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Rapor Merah Nadiem, DPR Sentil Depresi Dampak PJJ BermasalahAnggota DPR Bidang Pendidikan, Zainuddin Maliki menganggap wajar jika Mendikbud Nadiem mendapat rapor merah. Sebab ia pun merasa fokus kinerja Nadiem tak tepat. Sampah koq belagu sental sentil. kalau masalah guru dll, proses sebelum Nadiem ga dihitung. Jangan2 itu juga warisan masa lalu yang juga tidak menyentuh area tersebut. Rasanya tidak fair hanya menyalahkan seorang di era seperti ini. Berpikir proporsional sajalah, semua tidak siap untuk belajar online. Gk naik kelas dong, ada yg merah.🤡
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

DPR Minta Temuan TGPF di Papua Dilanjutkan ke Proses HukumAnggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas berharap pemerintah pusat jangan sekadar membangun opini publik,...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »