ANGGOTA Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi harus transparan dan menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara .
Menurut dia, langkah yang harus dilakukan Kesekjenan KPK dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepagawaian Negara harus transparan dalam proses tes tersebut. Arsul menilai polemik terkait TWK seharusnya tidak menjadi pertanyaan dasar, perlu atau tidak keberadaan tes tersebut terhadap pegawai KPK yang akan beralih status menjadi ASN.
Sudah lebih tranparan sampai 2 soal tes ketahuan 😁
Apakah pengetahuan ttg wawasan melebihi keutamaan daripada kecakapan moral, integritas, loyal pada misi visi lembaga yg sudah dibuktikan mampu membongkar kasus koruptor besar selama ini?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Minta TWK KPK Harus Transparan |Republika OnlineBelum ada UU yang mengatur pegawai KPK dapat diberhentikan karena tidak lulus KWK. UU yg barunya adalah seluruh pegawai KPK berubah status jadi ASN.. nah utk jadi ASN mnrt pejabat yg skrg harus melalui screening TWK.. hasilnya ada 75 pegawai yg tidak lulus.. yang jadi masalah adalah kenapa harus ada screening melalui TWK sbg syarat perubahan status ASN nya tanya_napa Ilegal, itu pemecetan ilegal. Ketuanya tdk punya landasan hukum memberhntikan pegawai KPK Next season .... KPK = Kepolisian Pemberantas Korupsi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Pemberhentian pegawai KPK tidak berdasar alih statusAnggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengatakan pemberhentian pegawai KPK tidak berdasarkan alih status kepegawaian seperti yang mencuat saat ini terkait ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Banggar DPR: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Anggota DPR Ragu Ada yang Merancang Kelulusan Tes ASN Pegawai KPK'Seolah-olah bahwa itu adalah alat untuk melakukan pemberantasan terhadap pegawai KPK tertentu, enggak ada seperti itu,' kata anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani. TempoNasional Preett... DPR LEMBAGA KORUP ANGGOTANYA BANYAK DI TANGKAP KPK. Bilang aja kalian takut kalau Novel dkk masih terus aktif di KPK .. Lah dari awal kan emang rombongan elu yg getol amputasi KAPEKA
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Minta Putusan MK soal UU KPK DitaatiWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sifat putusan MK final dan mengikat. Anggota dewan mana seh yang gak setuju dg putusan MA ttg undang2 kok yg baru? Krn dewan itu taman kanak2,
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »