REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil rakyat dinilai gagal memahami prioritas legislasi nasional setelah rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Menkumham serta Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah yang menyepakati dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional 2020.
"Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu lagi menyeret pelaku, siapa pun dia, ke jalur hukum," kata Hamid. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat hampir delapan kali lipat.
Di sisi lain, RUU Ketahanan Keluarga yang memuat sejumlah pasal yang mengatur pembatasan peran perempuan justru tetap dipertahankan di Prolegnas Proritas 2020.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cabut RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan SeksualKoalisi Masyarakat Sipil menilai DPR tak memiliki kepekaan kepada korban kekerasan seksual usai mencabut RUU PKS dari prolegnas 2020. noted min.. dgn besar harapan masyarakat, semoga tiap permasalahan bisa segera terselesaikan.. 🙏
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai BerlebihanSinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Jika Joko Tjandra Tidak Tertangkap, Negara Dipermalukan – Kompas.idNegara bisa dipermalukan bila buronan perkara Bank Bali Joko Tjandra tak bisa tertangkap. ”Teroris saja bisa ditangkap, kok, hanya seorang buronan saja tak bisa ditangkap,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Polhuk Kompas55
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Perlukah Anggota DPR Terlibat dalam CSR BUMN?Rapat Komisi VII DPR dengan direksi MIND ID diwarnai permintaan anggota komisi melakukan pelibatan dalam penyaluran program CSR perusahaan. Bagaimana bijaknya? BUMN via detikfinance detikfinance 100% ga setuju.... Contohlah Jabar dlm pengelolaan dana CSR ... detikfinance 'kalau saya bisa atur CSR di dapil saya, bisa nih lumayan' detikfinance Jangaan....nyari kesempatan buat cuan ituuuh...
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Panggil Operator Seluler Terkait Pandemi COVID-19Komisi I DPR RI memanggil operator seluler untuk meminta penjelasan perusahaan terkait pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. DPR OperatorSeluler via detikinet detikinet mo minta kuota gratis? detikinet terutama Telkomsel klo bisa, minta jangan dimahalin disaat pandemi begini, bukannya diturunin malah dinaikin itu paket sebulan yg dlu 75rb skrg jdi 85rb /15gb
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP'Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi.'
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »