Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Dr Fahri Bachmid SH MH mendorong DPR segera merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan Presiden menjadi sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Menurut dia, istilah pelantikan tidak dikenal dalam pranata ketentuan pasal 9 UUD Tahun 1945 hasil amandemen.Pasal 9 UUD 1945 berbunyi: "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:".
Untuk itu, kata Fahri, secara teoritik pascaamendemen UUD tahun 1945 bahwa mekanisme ketatanegaraan telah berubah, baik secara paradigmatik maupun konstitusional, kelembagaan MPR tidak lagi bersifat hirarkis.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fahri Bachmid Dorong DPR Merevisi UU MD3 soal NomenklaturPakar hukum tata negara Fahri Bachmid mendorong DPR segera merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan presiden menjadi sumpah atau janji jabatan presiden dan wakil presiden. UUMD3
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Diajak Jokowi Bikin UU Lapangan Kerja, DPR: Kita Kaji Lebih Dalam'Kalau tadi disampaikan ada undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja, mudah-mudahan undang-undang itu kita kaji lebih dalam'
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar DPR saat Pelantikan JokowiPolisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Setjen DPR Jelaskan Mekanisme Penambahan AKD pada DPRD PaserKasubag Tata Usaha Badan Musyawarah Setjen dan BK DPR RI Kharisun Alaikum menilai, sangat memungkinan terdapat penambahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Ketua DPR Hadiri Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JKPertemuan tersebut merupakan agenda perpisahan Kabinet Kerja 2014-2019 yang akan berakhir pada Sabtu (19/10).
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pengamanan Kompleks DPR Jelang Pelantikan Presiden Masih WajarBegitu pula dengan adanya penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI, Athari menilai hal tersebut sebagai sebuah hal wajar.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »