menjadi Rp 3,75 juta. Ia ingin pemerintah berkomunikasi dengan DPR sebelum membuat keputusan tersebut.
Kenaikan tarif TN Komodo ini juga semakin pelik dengan adanya aksi mogok yang dilakukan pelaku wisata di Labuan Bajo. Mereka menolak kenaikan tarif karena dikhawatirkan akan membuat penghasilan mereka berkurang. Belum juga bangkit karena COVID-19, mereka harus menanggung risiko dari naiknya tarif ke TN Komodo.
Sementara itu, mengenai alasan konservasi yang melatarbelakangi kenaikan tarif ini, Dede sebenarnya setuju. Hanya saja pemerintah perlu memperhitungkan dampak yang juga diterima pelaku wisata sebagai imbas kenaikan tarif. "Menaikkan harga yang dampaknya dirasakan pelaku wisata seperti travel, PHRI, nelayan, UMKM itu harusnya dihitung juga. Bukan hanya pendapatan negara tapi bagaimana pendapatan mereka," sambungnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola Agar Paypal Cs Segera Daftar PSE - Tribunnews.comKomisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Komunikasi Intensif dengan PaypalPemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo kepada sejumlah PSE lingkup privat, seperti Paypal dan Steam, menuai protes publik.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, DPR Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan KekerasanAnggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta kepada Kapolri agar polisi tidak melakukan kekerasan kepada warga negara,
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
DPR: Harga Batu Bara Melesat Pemerintah Diminta Perketat DMOAnggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menaikan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerja sama dengan PLN.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Soal Pemilu di Papua, Ketua KPU Tunggu Pembahasan DPR dan Pemerintah | merdeka.comKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut soal konsekuensi, akibat pemekaran daerah otonom baru atau DOB di Papua. Usai beleid terkait hal itu disahkan, Papua tercatat memiliki total lima provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Pap
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Soal Penguburan Beras Bansos di Depok, DPR Minta Penjelasan KemensosDPR RI minta kejelasan soal kasus penguburan beras bansos oleh JNE karena disebutkan bahwa keputusan itu sudah disepakati penanggung jawab bansos yakni Kemensos
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »