TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan, mengapresiasi perolehan piagam opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Pemerintah DKI tiga kali berturut-turut.'Saya apresiasi terhadap Pemprov DKI yang mendapat opini WTP atas laporan keuangannya. Ini menandakan bahwa laporan keuangan DKI sudah sesuai dengan kaidah atau standar akuntansi pemerintah,' kata Misbah melalui pesan singkatnya, Jumat, 18 Desember 2020.
Perhitungan nilai PBB P2 kawasan Pulau Maju saat ini masih berlangsung di lapangan dengan potensi penerimaan tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Perda nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB P2 dan Pergub nomor 32 tahun 2020 tentang Penambahan Kode ZNT dan NJOP PBB P2 atas Kawasan Pulau Maju sebagai Dasar Pengenaan Pajak Tahun 2018 dan 2019 senilai Rp 180 miliar.'Jadi laporan keuangan DKI tetap ada catatan, meski mendapatkan tiga kali WTP,' ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-JakartaBerdasarkan data terakhir hingga 24 Januari 2021, keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 mencapai 86 persen.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »