DEWAN Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.
Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers.Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan pun mendesak DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi komunitas pers agar pasal-pasal dalam RUU KUHP sejalan dengan semangat reformasi.
GOBLOK....bahagia bener dlm KETOLOLAN YANG HAKIKI. DITUNDA DIHAPUS bedakan dong..
Mulai was was nich
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers minta dilibatkan dalam pembahasan RKUHPDewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan ... DPR_RI jokowi Kemenkumham_RI
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Kebebasan Pers Bisa Dibungkam dengan 10 Pasal RKUHP, LBH Pers: Awas Pasal Karet - Teras.IDSedikitnya ada 10 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dikhawatirkan bakal mengancam kebebasan pers...
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
Mahasiswa Minta Bertemu Pimpinan Dewan, Situasi Depan Gedung DPR MemanasSituasi depan gedung DPR RI sempat memanas ketika perwakilan massa meminta agar aparat mengizinkan mereka menemui pimpinan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Dewan Desak Menteri LKH Ungkap Nama Perusahaan Pembakar Hutan-LahanKebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung rutin setiap tahun. Tahun...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Dewan Kritisi Anggaran RTH Capai Rp8 TriliunFRAKSI Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta mengkritisi besarnya rencana anggaran pembelian tanah yang diketahui mencapai Rp8 triliun.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sebut Dewan Pengkhianat Rakyat, Ini Sosok Ketua BEM UI Manik Marganamahendra - Tribun AmbonSebut Dewan Pengkhianat Rakyat, Ini Sosok Ketua BEM UI Manik Marganamahendra viral berita demo mahasiswa BEMUI DPR beritaterkini beritaviral Iya tuh! Mereka gak mengkhianati kita bang, mereka menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik. Buktinya, rakyat pengen punya mobil mewah, rumah gedong, hidup enak bergelimang harta, mereka yg wakilin. Wakil rakyat yg sesungguhnya yaitu Nahasiswa/i + masyarakat BUKAN anggota DEWAN yang ngisap uang rakyat + manfaatin siara rakyat
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »