REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasial Yudian Wahyudi berharap perencanaan pembangunan desa berorientasi pada kepentingan publik, keadilan, pelestarian lingkungan, dan perawatan nilai-nilai tradisi kebhinekaan. Menurut dia, penguatan basis ekonomi dan demokrasi di tingkat desa merupakan amanat Pancasila.
Dia mengatakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa mendapatkan recognisi akses pengeloaan wewenang di dalam wilayahnya untuk kemakmuran warganya. Tidak berujung hanya kepentingan elite. Dia mendorong agar ekonomi desa juga bisa membangun jejaring pasar domestik yang kuat. Tentunya bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan dan gotong royong.
Prasaan dr dulu ga ada BPIP, masyarakat indonesia udah plural. Pemborosan uang negara aja lu pada. Mending buat rakyat tuh gaji kalian.
Bubar saja...Unfaedah 👎🏻
Permasalahan bukan tidak toleransi pak tp masalah korupsi dan ketidakadilan hukum. Kebhinekaan itu sdh 1 napas dg masyarakat Indonesia. Justru kalian para pejabat yg rusak hy untuk tutupi kegagalan amalkan sila ke 5. Btw hapal sila ke 5?
teu kaharti
Bhineka lagi, bhineka lagi. makan aja tuh bhineka. Ngapain makan gaji dari uang negara.
Jika ingin nilai ke bhinekaan di desa kuncinya Transmigrasi = road to 66 🇮🇩 DPR_RI mprgoid PBIDI KemnakerRI kemendagri UnandOfficial Unair_Official univ_indonesia UGMYogyakarta ITBP_official YLKI_ID BPKPgoid KemenkeuRI BappenasRI jokowi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »