- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati penambahan kursi pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat lewat revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD . Jumlah pimpinan MPR mengalami penambahan dari delapan menjadi sepuluh kursi pimpinan. Semua fraksi dan DPD berhak mengirimkan satu nama calon pimpinan MPR.
“Dengan rumusan penjelasan"yang dimaksud dengan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang pimpinan MPR"," sambung Totok. “Sehingga ini menjadi skala prioritas yang bisa cepat diselesaikan dan mudah-mudahan paripurnanya tidak lama sehingga masih ada rapat ditingkat DPD RI dan MPR RI menyikapi hasil keputusan ini,” papar Tjahjo usai rapat.
“Karena semuanya itu punya komitmen yang sama, membangun sistem pemerintahan presidensil yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Yo Ayo... Dum.dum an
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lewat Rapat Singkat, DPR-Pemerintah Sepakat Kursi MPR Ditambah Jadi 10'Rapat Panja pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas UU MD3, menyepakati seluruh materi muatan RUU,' ujar Totok.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Forsi sampaikan aspirasi ke DPR, dukung revisi UU KPKForum Santri Indonesia (Forsi) menyampaikan aspirasinya mendukung DPR RI melakukan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK untuk melakukan perbaikan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
DPR Terima Surpres Jokowi Soal Revisi UU MD3Jokowi menyetujui revisi UU MD3. Salah satu poinnya terkait penambahan pimpinan MPR. Biar gak rame ya pak.. wkwkwkwkw
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Tunjuk 2 Menteri Bahas Revisi UU KPK Bersama DPRMenurut Arsul, Badan Musyawarah (Bamus) akan menggelar rapat, Kamis (12/9/2019) untuk membahas surpres tersebut. Aku cuma ngedumel, sialan.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
DPR Sudah Terima Surpres Presiden Jokowi Soal Revisi UU KPKDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menerima surat presiden atau Surpres dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK. Weleh weleh kiuk kiuk UU KPK yg terbaik itu adalah hukum potong tangan jika terbukti korupsi. Atau hukum mati. Bukan diangkat lagi jadi pejabat. Ketauan kongkalikongnya....pdhl presiden punya waktu 60 hari utk menelaah draft tersebut....kok cepet ya ? Krn presiden jg pny kepentingan ama KPK....proyek2 besar cina akan masuk ke indonesia dan KPK adlh ancaman
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
DPR terima surat presiden, pemerintah sepakat bahas Revisi UU KPKDewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden dari Presiden Joko Widodo mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau ada usulan resmi dari DPR maka wajar untuk dibahas KPK adalah lembaga SUPER BODY yg gagal mengatasi korupsi, malah ingin menjadi lembaga perekrut teman-teman dekat dalam wadah PEGAWAI KPK, saya mencoba fair dlm bersikap, mau direvisi atau tidak UU KPK, KALAU TIDAK SALAH KENAPA RESAH ? Semga allah merevisi hati hati mereka yg tdk adil
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »