DPR terima surat presiden, pemerintah sepakat bahas Revisi UU KPK

Presiden Jokowi tandatangani surat presiden, pemerintah sepakat bahas revisi UU KPK.

12.9.2019

Presiden Jokowi tandatangani surat presiden, pemerintah sepakat bahas revisi UU KPK.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden dari Presiden Joko Widodo mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada para wartawan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menuturkan bahwa pemerintah banyak merevisi daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim anggota DPR.

Bagaimanapun, pada Selasa (10/09) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan poin-poin yang disetujui pemerintah untuk direvisi.

"Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap itu akan merugikan KPK. Karena bisa saja Dewan Pengawas itu akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat, 'Hei, kenapa telat'," tutur JK.

JK menyatakan pemerintah akan menyetujui penerapan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 untuk KPK. JK mencontohkan kasus RJ Lino.

Selain pernyataan sikap, penolakan juga disalurkan melalui petisi 'Indonesia bersih, presiden tolak revisi UU KPK!'. Masyarakat yang telah menandatangani petisi melalui Change.org sejak Kamis (05/09) hingga Kamis (12/09) mencapai lebih dari 48.000

Baca lebih lajut: BBC News Indonesia

Apa yg harus dilakukan oleh rakyat jelata? KPK koq gak mau d awasi Hehe infobencana Rip KPK...slmt jlan.....hidup koruptor.....anda menang wkwkwk Masayarakat sebenarnya tidak tahu apakah revisi UU KPK ini memperlemah atau justru menguatkan KPK, pendapat saya ada isu yg digiring seolah-olah memperlemah, apakah memang diperlemah Fahrihamzah? Setau sya menurut penjelasan beberapa tokoh yg paham UU KPK ini hrs ada perbaikan.

nudnaddd hah marsakhoerunnis RIP KPK!!!! Yang terbaik pastinya buat KPK

Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas

Hadeuhhh Bacok aja bacoook Baru dibahas kan ? Jika dalam pembahasan tidak perlu ada perubahan ya sukur gitu loh. Kan kalau tidak ada pembahasan nanti pada rusuh di DPR. Semoga hasil yang terbaik untuk negara 👍 savekpk yang berkuasa semakin kokoh dipuncaknya, yang lemah akan selalu tegar dibawah pundaknya

Bukan urusan saya -Boneka Hidup koruptor :) Kecewa Harus di kritik ! muhaammad_Irfan Pak jokowi tolonglah.... KPK akan hamil.. dan melahirkan bayi ngan baru...

Temui Ma'ruf, Bamsoet Bahas Revisi Undang-undang KPK?Menurut Bamsoet, akan ada waktunya tersendiri Ma'ruf Amin mengetahui permasalahan bangsa. RevisiUUKPK

selamatttt terkibul dengan jokowii Mana Kelen semua cebongg hadeuh pak jokowi Yess bakal bebas korupsi (iblis wujud manusia) Jadi gimana?:') ko ksl ya. Sementara itu di RUU KUHP, hukuman untuk koruptor makin ringan. Koruptor diancam 2 tahun penjara dan denda 10 juta, padahal di UU Tipikor, hukumannya 4-20 tahun penjara dan denda minimal 200 juta.

Moodku ambyar semakin ambyar rusaq semuaanyaaa bgst Haduh, ada apa dgn Indonesiaku?

Lebih dari Seribu Dosen Tolak Revisi Undang-Undang KPK1.717 dosen dari 31 universitas menyebutkan revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

no........... Ji 8 Kalau revisi UU KPK disetujui , lebih baik dibubarkan saja KPK. Hanya mem-buang2 anggaran negara. ambyar Jokowi. U disgusting now Pemain politik yg berkedok aktivis anti korupsi mulai kebakaran jenggot karena dapurnya diusik, pantas saja selama ini kok hanya bisa urus kasus kasus kecil yg besar besar dibiarkan mangkrak

jokowi Semga allah merevisi hati hati mereka yg tdk adil KPK adalah lembaga SUPER BODY yg gagal mengatasi korupsi, malah ingin menjadi lembaga perekrut teman-teman dekat dalam wadah PEGAWAI KPK, saya mencoba fair dlm bersikap, mau direvisi atau tidak UU KPK, KALAU TIDAK SALAH KENAPA RESAH ?

Pengamat nilai usulan revisi UU KPK tak sesuai undang-undangPengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) ...

Kalau ada usulan resmi dari DPR maka wajar untuk dibahas

Pengamat: Usulan Revisi UU KPK tak Sesuai Undang-UndangPengamat berharap Presiden Jokowi membatalkan pembahasan soal revisi UU KPK.

Legislator: Revisi Undang-undang harusnya perkuat KPKAnggota DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyatakan revisi Undang-undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya bertujuan ...

Tulis Komentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Berita Terbaru

Berita

12 September 2019, Kamis Berita

Berita sebelumnya

Perjuangan BJ Habibie Picu Sri Mulyani Buat Kebijakan Kredibel

Berita selanjutnya

Alasan sebenarnya hiu menyerang manusia