DPR terima surat presiden, pemerintah sepakat bahas Revisi UU KPK

Presiden Jokowi tandatangani surat presiden, pemerintah sepakat bahas revisi UU KPK.

12.9.2019

Presiden Jokowi tandatangani surat presiden, pemerintah sepakat bahas revisi UU KPK.

Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat presiden dari Presiden Joko Widodo mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Calon pimpinan KPK 'bermasalah' lolos seleksi, mengapa bisa terjadi? Supres itu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bersama DPR. Dengan terbitnya surat presiden maka pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK. Kepada para wartawan, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menuturkan bahwa pemerintah banyak merevisi daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim anggota DPR. Pratikno, sebagaimana dilaporkan , enggan memaparkan poin-poin yang direvisi pemerintah. "Sepenuhnya presiden akan jelaskan," ujarnya. Hak atas foto Antara/Dhemas Reviyanto Image caption Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menuturkan bahwa pemerintah banyak merevisi daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim anggota DPR. Pemaparan Jusuf Kalla Bagaimanapun, pada Selasa (10/09) lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan poin-poin yang disetujui pemerintah untuk direvisi. Poin-poin itu mencakup: Pembentukan Dewan Pengawas "Dewan Pengawas itu jangan terlalu dianggap itu akan merugikan KPK. Karena bisa saja Dewan Pengawas itu akan meningkatkan kinerja KPK. Contohnya kalau ada yang telat, 'Hei, kenapa telat'," tutur JK. JK mengatakan Dewan Pengawas nantinya bisa berfungsi memastikan segala prosedur di KPK berjalan dengan baik. JK menegaskan semangat pemerintah dan DPR dalam hal revisi UU 30/2002 ialah memperkuat KPK. "Itu yang pertama yang disetujui kita bersama-sama dengan DPR, karena kita ingin memperkuat, tapi sama dengan orang makan obat. Ada kadang-kadang side effect-nya kita melihatnya. Jadi, pemerintah dan DPR tidak melihat fokus KPK, tidak. Berapa orang ditangkap, ini tidak. Melihat secara keseluruhan negeri ini," sebut JK. Penyadapan lebih diatur Jusuf Kalla menyatakan pemerintah setuju penyadapan harus diatur "Soal penyadapan contohnya. Pemerintah setuju diatur, tapi yang kita setujui bukan meminta pengawasan, minta persetujuan tidak, tapi harus diawasi supaya penyadapan itu jangan sampai merusak atau privasi orang secara luas," kata JK. JK mencontohkan penyadapan di luar pengadilan. "Kalau di luar negeri kan sangat ketat, izin pengadilan, jadi ini pemerintah tidak harus izin pengadilan, karena terlalu rumit, tapi juga harus diaudit itu sehingga jelas bahwa semua alat itu dipergunakan untuk betul-betul pemberantasan korupsi," tegas JK. Setuju SP3 untuk KPK JK menyatakan pemerintah akan menyetujui penerapan kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 untuk KPK. JK mencontohkan kasus RJ Lino. "Itulah guna ada SP3 kalau tidak bersalah ya contoh RJ Lino lima tahun digantung, mau dilepas tidak ada... mau di yang begitu tidak cukup, akhirnya orang itu hartanya itu disita sampai sekarang. Jabatannya hilang padahal orangnya baik, contoh satu, pasti banyak lagi. Jadi kita tidak ingin ada semena-mena juga, jadi semuanya jalur hukum," sebut JK. Hak atas foto Antara/Hafidz Mubarak A Image caption Sejumlah pegiat antikorupsi meminta Presiden Joko Widodo agar berani mencoret nama calon pimpinan KPK hasil seleksi tim pansel yang dianggap bermasalah. Ditolak berbagai kalangan Revisi UU KPK ini sejak awal ditolak kalangan pegiat antikorupsi dan KPK. Penolakan ini juga disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seluruh Indonesia, LSM, mantan ketua KPK, akademisi hingga tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Ma'arif. Selain pernyataan sikap, penolakan juga disalurkan melalui petisi 'Indonesia bersih, presiden tolak revisi UU KPK!'. Masyarakat yang telah menandatangani petisi melalui Change.org sejak Kamis (05/09) hingga Kamis (12/09) mencapai lebih dari 48.000 Petisi ini mengajak masyarakat untuk mendorong Presiden Jokowi menolak usulan revisi UU KPK oleh DPR. Berbagi berita ini Baca lebih lajut: BBC News Indonesia

Apa yg harus dilakukan oleh rakyat jelata? KPK koq gak mau d awasi Hehe infobencana Rip KPK...slmt jlan.....hidup koruptor.....anda menang wkwkwk Masayarakat sebenarnya tidak tahu apakah revisi UU KPK ini memperlemah atau justru menguatkan KPK, pendapat saya ada isu yg digiring seolah-olah memperlemah, apakah memang diperlemah Fahrihamzah? Setau sya menurut penjelasan beberapa tokoh yg paham UU KPK ini hrs ada perbaikan.

nudnaddd hah marsakhoerunnis RIP KPK!!!! Yang terbaik pastinya buat KPK

Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi – Kompas.idNawawi Pomolango merupakan calon pimpinan KPK pertama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Selain dia, ada empat capim KPK lain yang juga akan diuji hari ini. “Pimpinan KPK tidak pernah mau menghormati lembaga lain yang ingin membantu mereka,' Polhuk AdadiKompas

Hadeuhhh Bacok aja bacoook Baru dibahas kan ? Jika dalam pembahasan tidak perlu ada perubahan ya sukur gitu loh. Kan kalau tidak ada pembahasan nanti pada rusuh di DPR. Semoga hasil yang terbaik untuk negara 👍 savekpk yang berkuasa semakin kokoh dipuncaknya, yang lemah akan selalu tegar dibawah pundaknya

Bukan urusan saya -Boneka Hidup koruptor :) Kecewa Harus di kritik ! muhaammad_Irfan Pak jokowi tolonglah.... KPK akan hamil.. dan melahirkan bayi ngan baru...

Temui Ma'ruf, Bamsoet Bahas Revisi Undang-undang KPK?Menurut Bamsoet, akan ada waktunya tersendiri Ma'ruf Amin mengetahui permasalahan bangsa. RevisiUUKPK

selamatttt terkibul dengan jokowii Mana Kelen semua cebongg hadeuh pak jokowi Yess bakal bebas korupsi (iblis wujud manusia) Jadi gimana?:') ko ksl ya. Sementara itu di RUU KUHP, hukuman untuk koruptor makin ringan. Koruptor diancam 2 tahun penjara dan denda 10 juta, padahal di UU Tipikor, hukumannya 4-20 tahun penjara dan denda minimal 200 juta.

Moodku ambyar semakin ambyar rusaq semuaanyaaa bgst Haduh, ada apa dgn Indonesiaku?

Lebih dari Seribu Dosen Tolak Revisi Undang-Undang KPK1.717 dosen dari 31 universitas menyebutkan revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

no........... Ji 8 Kalau revisi UU KPK disetujui , lebih baik dibubarkan saja KPK. Hanya mem-buang2 anggaran negara. ambyar Jokowi. U disgusting now Pemain politik yg berkedok aktivis anti korupsi mulai kebakaran jenggot karena dapurnya diusik, pantas saja selama ini kok hanya bisa urus kasus kasus kecil yg besar besar dibiarkan mangkrak

jokowi Semga allah merevisi hati hati mereka yg tdk adil KPK adalah lembaga SUPER BODY yg gagal mengatasi korupsi, malah ingin menjadi lembaga perekrut teman-teman dekat dalam wadah PEGAWAI KPK, saya mencoba fair dlm bersikap, mau direvisi atau tidak UU KPK, KALAU TIDAK SALAH KENAPA RESAH ?

Pengamat nilai usulan revisi UU KPK tak sesuai undang-undangPengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) ...

Kalau ada usulan resmi dari DPR maka wajar untuk dibahas

Pengamat: Usulan Revisi UU KPK tak Sesuai Undang-UndangPengamat berharap Presiden Jokowi membatalkan pembahasan soal revisi UU KPK.

Legislator: Revisi Undang-undang harusnya perkuat KPKAnggota DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menyatakan revisi Undang-undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya bertujuan ...



Muazin di London ditikam saat mengumandangkan azan salat Asar

Jakarta Banjir Lagi, Pemprov DKI Punya Solusi Apa?

DPR Ingatkan Muhadjir: Negara Jangan Ikut Campur soal Jodoh

Ditangkap karena Tanam Ganja, Pria Ini Sudah 20 Kali Eksperimen

Nasib Rentenir di Bandung: Mayat Dibuang ke Jurang-Dihantam Tabung Gas

Istri Aher Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah Agar Tak Incest

Muazin di London Ditikam Saat Kumandangkan Azan Salat Asar - VIVA

Tulis Komentar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Berita Terbaru

Berita

12 September 2019, Kamis Berita

Berita sebelumnya

Perjuangan BJ Habibie Picu Sri Mulyani Buat Kebijakan Kredibel

Berita selanjutnya

Alasan sebenarnya hiu menyerang manusia
Jelang Aksi 212, Watercanon-Raisa Disiagakan di Pintu Monas Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah Jelang Aksi 212, Begini Suasana di Stasiun Juanda dan Stasiun Pasar Senen Menko PMK Usul Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin, Muhammadiyah: Bagus Seratus Ribu Orang Akan Hadiri Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Tuntutan Aksi 212 Kali ini: Skandal Jiwasraya 6 Alasan Kenapa Belajar Ilmu Politik, Berikut Prospek Kariernya Calon Dirut TVRI Mengerucut Jadi 16 Orang, Ini Daftarnya Faisal Basri Sebut Jantung Ekonomi Indonesia Lemah Pesan Aneh Masuk ke Ponsel Samsung Galaxy di Seluruh Dunia - VIVA Polisi Sita Mobil Audi & Vellfire Tersangka Penipu Putri Arab Ridwan Kamil Setuju Bayar SPP Pakai Uang Elektronik
Muazin di London ditikam saat mengumandangkan azan salat Asar Jakarta Banjir Lagi, Pemprov DKI Punya Solusi Apa? DPR Ingatkan Muhadjir: Negara Jangan Ikut Campur soal Jodoh Ditangkap karena Tanam Ganja, Pria Ini Sudah 20 Kali Eksperimen Nasib Rentenir di Bandung: Mayat Dibuang ke Jurang-Dihantam Tabung Gas Istri Aher Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Kamar Anak Dipisah Agar Tak Incest Muazin di London Ditikam Saat Kumandangkan Azan Salat Asar - VIVA Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Aksi 212 2020 Heboh Usulan Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin Jokowi Sebut Potensi Investasi Rp 1.600 Triliun, Tapi Tak Terurus Banjir Setinggi 2 Meter, 1000-an Warga Bidara Cina Mengungsi Minuman berpemanis diusulkan kena cukai: Ditolak pengusaha tapi didukung dokter