Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah mencatat ada 266 kasus kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Selain pelanggaran kode etik, terdapat juga 140 kasus pelanggaran hukum lainnya.
Selain itu, ia menyebut, ada sekitar 1.500 laporan masuk dan di tambah dengan 700 temuan oleh Bawaslu. Menurutnya, proses penanganan kasus berdasarkan laporan maupun temuan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Di sisi lain, Ia pun mengakui bahwa celah untuk pelanggaran selalu ada, mengingat faktor manusia yang terlibat dalam pesta demokrasi dengan skala yang sangat besar ini. Namun, yang terpenting bagi Bawaslu adalah bagaimana pelanggaran tersebut dapat mempengaruhi hasil Pemilu.
Secara khusus, ia pun menyoroti kasus perubahan Daftar Pemilih Tetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia memaparkan, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: Aksi 'pembakaran' surat suara di Papua Tengah 'menghambat' proses distribusi Pemilu 2024Aksi pembakaran logistik pemilu berupa surat dan kotak suara di tiga distrik di Kabupaten Paniai,Papua Tengah,mengakibatkan proses distribusi logistik terkait Pemilu 2024 'menjadi terhambat',ujar Kapolda Papua.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »