) mewanti-wanti pengawas pemilu soal pencalonan perseorangan bakal calon anggota DPD mantan terpidana. Hal itu agar tidak menimbulkan masalah ke depannya
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada Bawaslu Totok Haryono meminta kepada para pengawas pemilu agar mantan terpidana yang maju sebagai anggota DPD harus diawasi. "Kita harus tetap fokus terutama jika mengamati calon-calon yang terkena perkara pidana. nanti muncul ternyata mereka mantan narapidana," kata dia dalam keterangannya, Jumat, .Hal ini menjadi perhatian agar ke depannya tidak menjadi masalah. Totok mengingatkan ke depan mengenai dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023 terkait calon anggota DPD yang berstatus mantan narapidana.
"Kalau ada persidangan ini menjadi petunjuk kita bahwa Bawaslu telah melakukan suatu hal yang tidak ditindaklanjuti atau sudah ditindaklanjuti sehingga bisa menjadi fakta persidangan, bisa menguatkan atau menegasikan para pihak di fakta persidangan," paparnya Totok juga meminta para pengawas pemilu untuk jeli dalam mengisi forum pengawasan . Sebab Form A1 sangat penting bagi Bawaslu apabila nanti ada permohonan laporan pelanggaran administrasi atau sengketa."Coklit jangan lupa sampai tanggal 14 Maret. DPT juga menjadi atensi presiden, kalau sudah begitu kita harus lebih jeli lagi coklitnya," katanya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Minta Mantan Pejabat dan ASN Maluku Kembalikan Kendaraan Dinas ke PemdaDia meminta Pemda Maluku tegas untuk menegur pejabat dan ASN yang masih nakal. Kendaraan dinas wajib dikembalikan untuk digunakan mengerjakan tugas pemerintahan di sana. BRAVO KPK💪🇲🇨💥💥💥
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
KPK Minta Mantan Pejabat dan ASN Maluku Kembalikan Kendaraan Dinas ke Pemda | merdeka.comDian menyebut kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk menunjang kinerja pejabat dan ASN yang masih aktif. Selain itu, kendaraan dinas seperti mobil mau pun motor tidak boleh dibawa pulang, apalagi digunakan untuk kebutuhan pribadi.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Lurah Kasepuhan Batang Minta THR ke Pengusaha, Sebut untuk Pegawai Berujung Minta MaafOknum Lurah Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membuat surat edaran permintaan Tunjangan Hari Raya (THR). Lurah nya gak liat berita kemaren gitu, kepala BNN yg di copot jabatan nya karna minta THR 😂 . Awas pakk nasib nya samaa
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Anas Urbaningrum Bikin Pernyataan Usai Bebas dari Penjara, Idrus Marham: Lihat FaktanyaMantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai anak bangsa punya hak untuk bicara. Mantan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Bawaslu Kalsel Jamin Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pengawasan Pemilu 2024Keterbukaan informasi publik wajib diterapkan Bawaslu di antaranya berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Kinerja Bawaslu Dipertanyakan |Republika OnlineJPPR mempertanyakan kinerja Bawaslu dalam menegakkan aturan terkait pemilu. Sebaiknya Diganti Bawasnies, Karena Cuma Urusi Anies Bawasnies....🤣😂 Ketua KPU_ID berkali-kali kena sanksi etik o/ DKPP_RI tapi tidak dipecat, Anies sholat Jam'at di mesjid bawaslu_RI kirim surat peringatan, tapi bilang tidak ada pelanggaran u/ bagi amplop berlogo partai & berisi uang Pantas diduga mereka alat kekuasaan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »