jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Lolly Suhenty mengatakan lembaganya berkomitmen menuntaskan sidang pelanggaran sebelum penetapan hasil Pemilu 2024.
Dia mengatakan Bawaslu memang menargetkan sebelum 20 Maret 2024 seluruh persidangan dapat diselesaikan. Walaupun demikian, terdapat pengecualian untuk sejumlah perkara.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu: Sidang pelanggaran tuntas sebelum penetapan hasil pemiluAnggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menuntaskan sidang pelanggaran sebelum penetapan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Yahukimo Anarkis Minta Pencoblosan Ulang, Bawaslu Minta Bukti PelanggaranAksi protes berujung anarkis terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, akibat masyarakat tidak terima terhadap hasil penghitungan suara.Berdasarkan informasi yang dihimpun
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »
Bawaslu Fokus Awasi 3 Kerawanan Pelanggaran di PSU Kuala LumpurBeberapa kerawanan pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »
Ada Kampanye Caleg Di PSU Kuala Lumpur, Tapi Bawaslu Bilang Bukan PelanggaranTersebar pamflet dan brosur visi misi caleg saat PSU Kuala Lumpur
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Bawaslu Temukan 266 Kasus Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu 2024Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah mencatat ada 266 kasus kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Bawaslu Tak Bisa Tangani Pelanggaran Usai Penetapan Hasil PemiluKewenangan penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan terhenti, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilihan Umum
Sumber: rmol_id - 🏆 21. / 63 Baca lebih lajut »