Bank Tanah wujudkan reformasi dalam pengadaan tanah

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 62 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang mulai berlaku pada 2 November 2020, adalah mengenai ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada penandatangan kerja sama antara Badan Bank Tanah dengan PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Kamis sore

Berdasarkan UUPA dimaksud negara mempunyai hak untuk mengatur peruntukan tanah, baik untuk kepentingan masyarakat sebagai individu maupun untuk kepentingan umum, perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang dan adil. Selaras dengan tujuan dari dibentuknya bank tanah itu sendiri, hak pengelolaan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Bank Tanah itu sendiri, BUMN/BUMD, lembaga badan hukum milik negara, badan hukum milik daerah, serta badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Dalam proses pembebasan dan penataan lahan, Badan Bank Tanah dapat membantu memfasilitasi proses pembebasan lahan dengan memberikan solusi yang komprehensif, seperti mengoordinasikan pembebasan lahan, melakukan negosiasi dengan pemilik lahan, dan mempercepat proses secara hukum. Penelitian oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018 menunjukkan bahwa institusi pengadaan tanah di Indonesia masih terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Adanya berbagai lembaga terkait, seperti ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, seringkali menyebabkan tumpang tindih dan tidak efisien dalam pengadaan tanah.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Upaya Pemberantasan Korupsi Dinilai Semakin BurukUpaya pemberantasan korupsi dinilai menurun pascarevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Bank Indonesia dan Bank of Korea Sepakat Implementasikan Transaksi Mata Uang LokalBank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BOK) sepakat untuk mengimplementasikan transaksi mata uang lokal antara kedua negara pada tahun 2024. Kesepakatan ini merupakan langkah awal implementasi dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS serta meminimalisasi risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Pedoman Pemberitaan Media Siber di IndonesiaKemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. 2
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Urgensi penerbitan peraturan pelaksana UU TPKSSelang 1 tahun 7 bulan pasca-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan, peraturan pelaksana UU ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Ketika KPK Tak Lagi Bersama PublikCitra KPK semakin menurun di mata publik. Revisi Undang-Undang KPK menjadi jalan untuk memperkuat lembaga antirasuah ini.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Lebih Dekat dengan Yayuk Basuki, 'Ratu Tenis' Indonesia yang Peduli Keberlanjutan Hidup Atlet di Tanah AirYayuk Basuki mencalonkan lagi di Pileg 2024 untuk menguatkan misi kesejahteraan bagi atlet tanah air.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »