17 Januari 2022- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit tujuan tertentu terkait pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan ."Pemerintah menempuh langkah hukum ini setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif sampai akhirnya dilakukan audit tujuan tertentu , bukan hanya audit reguler oleh BPKP," kata Mahfud dalam keterangannya, di Jakarta, Senin .
Bahkan, katanya, pada 2021 Pemerintah Indonesia menerima tagihan lagi sebesar 21 juta dolar AS, berdasarkan putusan Arbitrase Singapura atas gugatan Navayo."Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai," kata Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Hingga pada proses hukum ini, katanya, pemerintah sudah membahas dengan berbagai pihak terkait. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Sebelumnya, Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar masalah itu segera dibawa ke ranah peradilan pidana.“Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo, dan Panglima TNI Andika tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” ucap dia.
Nah gitu dong... Kalo dispelekan institusi bawahan anda buka boroknya sapa tau bisa jadi satu kasus yg menggemparkan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »