Apersi Minta Relaksasi Izin Pembangunan Rumah Subsidi |Republika Online

Sayangnya, saat ini pemerintah daerah belum siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Junaidi pun mengaku, 3.500 pengembang yang menjadi anggota Apersi mengeluhkan situasi tersebut, karena pembangunan dirasanya mengalami stagnasi.

Junaidi mengatakan, aturan dari pemerintah pusat memang tidak mudah diterapkan di sejumlah daerah karena kerap berbenturan dengan peraturan pemerintah daerah. Situasi ini mengakibatkan perizinan membutuhkan waktu lebih dari setahun. Junaidi menegaskan, anggota Apersi banyak yang kebingungan saat ini atas ketidakjelasan aturan yang ada. Maka dari itu, lanjut dia, Apersi berharap kepada lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Kementerian Dalam Negeri , Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM yang mengurusi soal ini segera menyelesaikannya.

Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh juga mengakui banyak anggotanya yang tidak bisa melakukan penginputan data perizinan karena data error dan ditolak. Ia pun berharap sistem OSS PBG bisa direlaksasi.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hadiri Sidang MK, Mahfud: UU Otonomi Khusus Perkuat Papua Bagian Sah NKRIMahfud pun tidak memungkiri keterlibatan masyarakat berupa masukan dan pendapat tetap dibutuhkan dalam proses pembentukan sebuah undang-undang.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Mahkamah Eropa Kutuk UU LSM ‘Stop Soros’ di HongariaHongaria melanggar aturan UE dengan mengesahkan undang-undang pada 2018 yang mengancam siapa pun yang membantu pencari suaka dengan hukuman penjara hingga satu tahun. Demikian keputusan pengadilan tertinggi blok itu pada Selasa (16/11). Keputusan tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian...
Sumber: voaindonesia - 🏆 15. / 63 Baca lebih lajut »

Revisi UU ITE Tunggu Surat PresidenDraf revisi UU ITE disebut sudah tuntas diharmonisasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham. Saat ini, tinggal menanti surat presiden untuk menyerahkannya ke DPR guna masuk proses pembahasan. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Pembangunan Jalur Pedestrian Jalan Sudirman Bogor Disorot |Republika OnlineProyek ini jadi sorotan karena baru dilelang dan akan dikerjakan jelang akhir tahun.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Progres Pembangunan PLTU Sumsel 8 Tanjung Lalang |Republika OnlinePLTU ini memiliki kapasitas 2 X 660 Megawatt terbesar di Asia Tenggara.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Jokowi Dorong Pembangunan Ekosistem Mobil Listrik |Republika OnlinePenggunaan mobil listrik dinilai lebih hemat jika dibandingkan dengan BBM.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »