JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil dan akademikus merumuskan pelbagai masalah dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 Januari lalu.
Hasil analisis para ahli ini bakal menjadi fondasi untuk gugatan uji formal dan uji materi UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.... Silahkan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini. Mulai dari✔ Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone✔ Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
Mirip UU Cipta Kerja
Trus kau mau apa yat
hnurwahid Kok sampai dibilang cacat?
Cacat pikiran alangkah luarbiasa mita di pimpin okeh produk org cacat pikiran
Kalau sudah cacat masih di berlakukan berarari yg mengadakan rapat cacat
hnurwahid Kok sepertinya pembahasan per UU yg dibuat oleh pemerin tah & kemudian dibahas DPR pd bermasalah di mekanismenya. Ada apa ya ? Apa krn dipaksakan ? Atau mereka yg di dpr hanya petugas YES MAN, tukang STEMPEL. Anda itu mewakili Rakyat loh.
hnurwahid Biangnya
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU IKN Disahkan, DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Revisi UU DKI JakartaDPR dan pemerintah bakal membahas revisi UU Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Gubernur: Tak Ada Jual Beli Tanah Negara di Lokasi Pembangunan IKN |Republika OnlineMuncul isu harga tanah di sekitar lokasi IKN melonjak 10 kali lipat. Dipikirnya bikin ibukota negara kayak developer bikin perumahan kali ya.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Pemprov Kaltim Bantah Ada Kenaikan Tanah di IKN, Ini Alasannya | Ekonomi - Bisnis.comGubernur Kaltim Isran Noor menegaskan tidak ada kenaikan harga tanah di wilayah IKN karena tanah yang akan digunakan merupakan tanah milik negara dan hutan produksi.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Pemerintah Segera Siapkan Aturan Turunan UU IKN untuk Penerapan di LapanganSegala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan. Mulai dari, pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi. Maksakeun
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Kritik terhadap UU IKN wajarAnggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyampaikan kritik yang disampaikan berbagai kelompok terhadap Undang-Undang Ibu Kota (IKN) merupakan ... Smg DPR_RI terbuka utk saran n kritik y, bgitu jg bpk presiden jokowi. Manggari ini masuk jakpus atau jaksel y, DKIJakarta ? dkijakarta
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Potensi Cacat Formal dan Materi UU IKN - Berita Utama - koran.tempo.co
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »