Anggota DPR: Kritik terhadap UU IKN wajar

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 41 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyampaikan kritik yang disampaikan berbagai kelompok terhadap Undang-Undang Ibu Kota (IKN) merupakan ...

Tangkapan layar Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arif Wibowo memberi paparan pada acara diskusi virtual yang membahas UU IKN sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Indonesian Parliamentary Center di Jakarta, Jumat . ANTARA/Genta Tenri Mawangi

“Saya kira soal kritik yang banyak atau amat sangat banyak sekali itu sesuatu yang normal saja dalam pembentukan undang-undang. Tidak hanya UU IKN, tetapi semua UU juga dikritik,” kata Arif pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Jumat. Dalam acara itu, Arif menanggapi secara khusus kritik sejumlah pihak yang menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN minim partisipasi publik.Menurut dia, Pansus telah mengundang para ahli dan perwakilan dari berbagai kelompok saat membahas RUU IKN. Diskusi bersama ragam kelompok masyarakat telah dilakukan oleh DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan sebuah undang-undang.

Ia lanjut menyampaikan jika masukan itu belum cukup, masalahnya ada pada perspektif dan persepsi masing-masing pihak.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Smg DPR_RI terbuka utk saran n kritik y, bgitu jg bpk presiden jokowi. Manggari ini masuk jakpus atau jaksel y, DKIJakarta ? dkijakarta

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

UU IKN Disahkan, DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Revisi UU DKI JakartaDPR dan pemerintah bakal membahas revisi UU Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022. 
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Anggota DPR Minta Kepala BNN Pidanakan Anak Buah yang Salahgunakan Wewenang | merdeka.comDia pernah mendengar bahwa ada aparat BNN yang menyalahgunakan kewenangannya. Misalnya lobi-lobi dalam menentukan status apakah sebagai pengguna, pengedar atau bandar narkoba terhadap pelaku. Kalau Polisi Jual Narkoba aja di hukum MATI, Bagaimana Pimpinan Polisi yang menerima uang dari Bandar yang menyalurkan narkoba yg di jual Polisi ? Jangan Segan & Ragu pak ListyoSigitP Potong Kepalanya, Ada apa di Kepolisian Cc PolhukamRI mohmahfudmd
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Ibu Kota Pindah, Anggota DPR Bilang Kekhususan Jakarta akan HilangAnggota DPR dari Demokrat mengatakan Jakarta akan kehilangan kekhusuan, konsekuensi dari pemindahan Ibu Kota. TempoNasional FPD_DPR kok dungu ya.. lawan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Respons BNN soal Anggota DPR Prihatin Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi BakrieAnggota Komisi III DPR RI prihatin dengan vonis bui Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie terkait narkoba. Apa respons Kepala BNN? Hebatnya mereka smp sekelas anggota DPR yg turut mencoba membantu perkara dg statementnya..kmn saja anda slm ini?apakah krn sblm2 ini bkn anak2 mantan petinggi parpol shg tdk dipedulikan dibandingkan dg mereka berdua,miris konstituen yg tlh memilih anda
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Belajar dari Kasus Arteria, Pimpinan DPR Ingatkan Anggota Dewan Hargai Kearifan Lokal | merdeka.comSekjen Golkar ini berharap anggota DPR tidak lagi membuat gaduh. Apalagi jika mengulang masalah serupa yang dilakukan oleh Arteria. Ternyata...
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..Dalam pekan yang sama, DPR mengusir 2 pejabat dari kementerian dan lembaga dari ruangan rapat. Waaahhh pasti gegara ada yg terusik dan tidak nyaman.... Naaah skrg kl dibalik gmn? Anggt dpr yg dtg terlmbat, cmn isi absen trus ngilang, rdp kuorum dibwh 50%? Hrsny sih fair dong kl usir mengusir Gaji & Operasional para wakil rakyat itu dari pajak rakyat via APBN.. Jd rakyat sangat berhak menuntut mereka yg ga amanah & tidak murni membela kepentingan Serta kesejahteraan rakyat. 😷🙈
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »