Anggaran Kementerian PPPA Dinilai Tidak Memadai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menyoroti anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dinilai tidak memadai. DPR berharap ada penambahan anggaran melalui APBN-P 2020. "Komisi VIII DPR RI berpendapat dan berpandangan anggaran tahun 2020 KPPPA sebesar Rp 273 miliar lebih tidak memadai sehingga diupayakan adanya penambahan APBN P 2020," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus membacakan kesimpulan rapat, Rabu .

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyarankan agar kementerian PPPA membuat program yang melibatkan perwakilan kementerian PPPA di daerah. Hal itu mengingat Kementerian PPPA fungsinya yang terbatas pada koordinasi dan supervisi."Anggaran ini untuk pusat cukup memadai karena sifatnya koordinasi dan supervisi saja. Tapi yang kita usulkan nanti supaya daerah itu optimal gitu," ujarnya.

Ia mengusulkan agar tiap kabupaten diberikan dana sebesar Rp 1 Miliar ke perwakilan kementerian PPPA di daerah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penambahan anggaran tersebut ia harapkan untuk sosialiasi undang-undang. "Anggaran ini harus kita tambah. Biar mereka ada kesadaran APBNP tambah 500 tapi tolong bilang sama menteri dia harus lobi Pak Jokowi, baru menteri keuangan, tapi harus punya program yang jelas," kata politikus PKS tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP Samsu Niang menilai wajar jika hampir seluruh anggota menyoroti kecilnya anggaran Kementerian PPPA. Namun ia mengapresiasi komitmen Kementerian PPPA yang tetap terus bersinergi dengan komisi VIII meski memiliki anggaran yang kecil.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi II Cecar Kementerian PPPA Soal Kasus Perundungan AnakKomisi II cecar Kementerian PPPA soal kasus perundungan saat rapat kerja. Anggota dewan yg cerdas, santun berbudaya dan tidak korupsi akan menjadi teladan yg baik bagi siswa sekolah
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Menteri PPPA Prihatin dengan Kasus Eksploitasi Seksual AnakMenteri PPPA minta pelaku eksploitasi seksual anak dijerat UU TPPO
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Komisi II Cecar Kementerian PPPA Soal Kasus Perundungan AnakKomisi II cecar Kementerian PPPA soal kasus perundungan saat rapat kerja. Anggota dewan yg cerdas, santun berbudaya dan tidak korupsi akan menjadi teladan yg baik bagi siswa sekolah
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Bukan Inter, Capello Sebut Lazio Berpeluang Raih ScudettoInter Milan dinilai tampil tidak konsisten dalam beberapa laga terakhir.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Wali Kota Bitung Sebut Kebijakan Susi Pudjiastuti Bikin Ekonomi Daerah LoyoKebijakan di masa Susi Pudjiastuti dinilai tidak sesuai dengan Kota Bitung.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Pembahasan RUU POM Tidak 'Carry Over', Pemerintah Dinilai Tak SeriusPemerintah dinilai tidak serius untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengawas Obat dan Makanan (RUU POM).
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »