5 Keterangan Ahli soal Revisi UU KPK: Soal Kuorum DPR hingga Tanda Tangan Jokowi

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Sejumlah pakar mempermasalahkan mekanisme pembuatan dan pembahasan revisi UU KPK dalam sidang di MK.

- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Kourpsi , Rabu .

Perkara ini dimohonkan oleh sejumlah pimpinan KPK masa jabatan 2015-2019 yang mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi . Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang. Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin; serta beberapa nama lain seperti Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ahli Pemohon: Revisi UU KPK Langgar Azas Negara HukumBivitri menyebut proses legislasi UU KPK tersebut tidak kuorum. Menurut Bivitri, selama ini DPR membuat dua argumen terkait dengan kuorum pengambilan keputusan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Ahli di Sidang Gugatan UU KPK Singgung Dewas Seperti di TVRI: Jadi BerantemKeberadaan Dewas KPK menurut Zainal akan menimbulkan konflik internal. Dia berkaca pada kasus yang baru-baru ini terjadi di TVRI. KPK TVRI Hmm, bukannya kpk dan tvri dua2nya LN unik (sui generis) ya?
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Ahli: UU KPK Cacat Karena Kursi Kosong di Rapat Paripurna DPRDua ahli hukum menyebut UU KPK terbaru cacat formil karena masyarakat tak dilibatkan dan banyak anggota DPR bolos saat pengesahannya.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Sidang Uji Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

ICW: Kendala Terbesar Penanganan Kasus Harun Masiku ada di Pimpinan KPK'Sepanjang KPK tidak serius untuk mengembangkan perkara ini, saya sangsi keberadaan dia bisa terdeteksi,' Tidak menutup kemungkinan adanya konspirasi antar lembaga.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Bumigas Bantah Tuduhan KPKTuduhan KPK kepada PT Bumigas Energi dibantah.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »