Yusril Ihza Mahendra: Pembentukan Perppu Cipta Kerja Sesuai Prosedur

  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 90%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi.

Hasil survei SMRC pada Desember 2022 menunjukkan elektabilitas Joko Widodo hanya 15,5 persen apabila pencalonan dirinya sebagai presiden dapat dilakukan lagi.Mantan ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy diangkat menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Dia menegaskan tak ada aturan yang dilanggar meski dia pernah dipenjara.Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy tidak mau menanggapi kabar tentang Sandiaga Uno sudah masuk sebagai anggota partai berlambang Ka’bah.

Bawaslu RI mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kepada masyarakat. Tak ada lagi isu penundaan pemilu pada 2023.Jokowi memberi sinyal lagi mengenai rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat tapi tak dipastikan hari dan tanggalnya. Dia hanya menjawab"besok".

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Yg diperbaiki SOP ➡️ UU Dibuat Pemerintah Bersama DPR_RI dn Pemerintah incl Presiden scr tatanegara dn organisation behavior.Apa Tujuan MK? Who's Decision Maker? Tanya La Cassa Cosindo alias LCC 🤣 mprgoid PolhukamRI Yusrilihza_Mhd undip CSISIndonesia

Pembentukan apa pengesahan yg bener?

Yg kita rakyat buruh inginkan ,isinya yg sesuai dengan cita ² UUD 1945 , Pancasila sila ke 5

Bener sesuai prosedur... Tapi isinya penindasan terhadap kaum buruh

Bisa membaca tp tidak bisa memahami. Bisa mengangkat sumpah/janji jabatan di bawah Kitab Suci tapi tidak takut hukum Illahi. Sesungguhnya langgar sumpah & janji adalah pelanggaran hukum. Lihatlah Konstitusi & jgn jadikan konstitusi sbg alat transaksi setelah kitab suci disumpahi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 3. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Yusril: Pembentukan Perppu Cipta Kerja sesuai prosedurPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja |Republika OnlineBuruh tidak bisa membayangkan akan ada perppu-perppu lain yang begitu mudah dibuat. JokowiGagal JokowiSilahkanMundur PresidenGagalWajibDiganti PresidenTerburukSepanjangSejarah MakzulkanPresidenGagal PakdeMenclaMencle JokowiEndGame JokowiMundurRakyatSelamat Mendingan perppu kpk
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Jimly Asshiddiqie: Perppu Cipta Kerja Melanggar Prinsip Negara HukumTanggapan Jimly Asshiddiqie soal Perppu Cipta Kerja yang saat ini jadi polemik, bahkan kalangan buruh menyebut 99 persen isinya beda dengan di draft. Wong dpr mpr nya mingkem. rakyat bisa apa Sama2 ahli hukum.. Sama2 mantan ketia MK.. Tapi pendapatnya biaa berbeda perihal perpu.. Faktor apa penyebabnya? Adili Jokowi ... Setelah lengser Penjarakan ...
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara HukumUNDANG - Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kontitudi seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Perppu Cipta Kerja Melanggar Hukum, Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan!Perppu Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Guru Besar Ilmu Hukum UMS: Perppu Cipta Kerja Otoriter, Nihil Asas PartisipatifPenerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai kebijakan otoriter dan nihil pelibatan masyarakat.
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »