Dalam sebuah diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta, Senin , Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo terancam. Hal ini terkait dengan makin memburuknya kebebasan sipil di Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapat dan berkumpul. Ia mencontohkan sejumlah pelarangan untuk berkumpul atau berdemonstrasi, pembubaran paksa, pembatasan organisasi, penghalangan informasi, dan intimidasi.
Menurut Asfinawati, korban terbanyak dalam pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah mahasiswa, yakni 43 persen. Sedangkan pelaku pelanggaran terbanyak adalah polisi, yaitu 69 persen. "Tetapi itu tidak berarti tidak ada batasan. Jelas kita terikat dengan hukum untuk tidak menghasut dan berujar kebencian. Sama halnya kita terikat dengan integritas akademik, menolak plagiarisme, dan fabrikasi," ujar Hariadi.Berdasarkan Indeks Demokrasi 2019, Indonesia mendapatkan skor 6,48 dan menempati peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Kategori demokrasi Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacat.
Survei Saiful Mujani Reserach Center yang dilansir November tahun lalu juga menyimpukan kebebasan sipil di era Joko Widodo memburuk. Berdasarkan survei yang dilakukan Mei-Juni 2019 tersebut, 43 persen responden menyatakan takut menyampaikan pendapat. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 24 persen.
Jangan terkecoh dgn nama Par tai Demokrasi Indonesia-P.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »