Jakarta, Beritasatu.com - Hal itu dikatakan Juniver Girsang, kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor usai sidang perkara dugaan korupsi terkait korupsi dalam pemberian izin ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa .
“Kekurangan itu dipenuhi secara bertahap dalam rentang waktu 6 bulan masa berlaku persetujuan ekspor,” ungkap Juniver. Wilmar Nabati Indonesia mengalami kerugian karena mengikuti harga jual sesuai DMO yang telah ditetapkan sebagai syarat memperoleh persetujuan ekspor CPO dari Kementerian Perdagangan. Juniver menegaskan, Wilmar Nabati Indonesia telah mematuhi seluruh aturan yang dibuat pemerintah guna mendapatkan persetujuan ekspor. Namun, setelah seluruh syarat dipenuhi, pemerintah menangguhkan izin ekspor milik Wilmar Nabati Indonesia.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baca Eksepsi, Kuasa Hukum Klaim Kebijakan CPO Rugikan Wilmar Nabati Indonesia Rp1,5 T | merdeka.comHal itu diungkapkan kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Baca Eksepsi, Kuasa Hukum Klaim Kebijakan CPO Rugikan Wilmar Nabati Indonesia Rp1,5 T | merdeka.comHal itu diungkapkan kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
BBM Bawa Inflasi Tembus 6,8 Persen, Anak Buah Sri Mulyani Ramal Ekonomi Tumbuh 5,2 PersenKebijakan kenaikan harga BBM diperkirakan menggerus daya beli masyarakat kelompok menengah ke bawah sekitar Rp8 triliun.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
MTI: Kenaikan Harga BBM Momentum Benahi Angkutan Umum |Republika OnlinePemerintah menyiapkan subsidi transportasi angkutan umum sebesar Rp 2,17 triliun. Bangkitnya kesadaran dari sistem yang zolim indonesia Kenapa Bbm konsumsi masyarakat bawah hrs dijegal.. DukungSeptemberBergerak Pemerintah memang baik..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »